Implementasi Kebijakan Pengupahan Non Diskriminasi Bagi Buruh Ngorek Laki-laki dan Perempuan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan

Implementation of Non-Discrimination Wage Policy For Male and Female Fishing Workers at Nusantara Brondong Fishing Port, Lamongan Regency

Sebagian besar wilayah di lndonesia, hubungan antara laki-laki dan perempuan masih dipengaruhi oleh ideologi gender yang melahirkan budaya patriarki. Salah contoh perbedaan yang didapatkan laki-laki dan perempuan adalah terkait penerimaan upah. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, kesenjangan upah buruh menurut jenis kelamin (gender wage gap) di Indonesia sebesar 22,09% pada 2022. Upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,33 juta, sementara buruh perempuan meraih penghasilan senilai Rp 2,59 juta. Perbedaan penerimaan upah terhadap laki-laki dan perempuan sangat mungkin terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Ngorek merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di PPN Brondong. Ngorek merupakan pekerjaan yang dilakukan buruh nelayan dalam menyortir ikan dari yang super sampai yang biasa sesuai dengan pesanan pabrik. Tujuan penelitian ini adalah memahami penerapan kebijakan pengupahan yang sama tanpa diskriminasi terhadap buruh ngorek sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong kabupaten Lamongan serta memahami kendala yang dihadapi oleh pemberi kerja dalam penerapan sistem non diskriminasi dalam pemberian upah terhadap buruh ngorek di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang ada diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi. Lalu data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Setelah itu dilakukan validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi dan penggunaan bahan referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pemberian upah terhadap buruh ngorek laki-laki dan perempuan yang bekerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Namun hal tersebut dapat dimaklumi karena adanya perbedaan bobot tugas yang diterima oleh masing-masing buruh. Penetapan upah terhadap buruh ngorek di PPN Brondong juga belum memenuhi kriteria yang menjadi acuan sebagai pedoman dalam penentuan upah tersebut, yaitu dilihat dari kebutuhan hidup minimum dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) karena upah yang didapat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada sistem pengupahan terhadap buruh ngorek yang bekerja di PPN Brondong para juragan kapal menerapkan sistem pengupahan berdasarkan pekerjaan. Pada sistem pengupahan ini upah akan diberikan kepada buruh apabila buruh sudah selesai menyelesaikan pekerjaan. Bentuk perjanjian kerja dilakukan secara lisan dengan modal saling percaya dan tidak terlalu formal.    Bagi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan hendaknya melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap usaha-usaha yang ada di Kabupaten Lamongan, terutama pengawasan di sektor informal agak tidak terjadi diskriminasi terhadap pekerja laki-laki dan pekerja perempuan khususnya dalam pemberian upah.  

Kata kunci: Perempuan, Diskriminasi, Pengupahan

In most areas of Indonesia, the relationship between men and women is still influenced by gender ideology which gives birth to patriarchal culture. One example of the difference between men and women is related to wage receipts. The Central Statistics Agency (BPS) reported that the gender wage gap in Indonesia is 22.09% in 2022. The wages of male workers are Rp 3.33 million, while female workers earn Rp 2.59 million. Differences in wage receipts for men and women are very likely to occur at the Nusantara Brondong Fishing Port. Ngorek is one type of work done by men and women in PPN Brondong. Ngorek is a job done by fishermen in sorting fish from super to ordinary according to factory orders. The purpose of this study is to understand the application of the same wage policy without discrimination against scraping workers in accordance with Article 2 Paragraph (2) of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages at the Nusantara Brondong Fishing Port, Lamongan regency and understand the obstacles faced by employers in implementing a non-discrimination system in providing wages to scraping workers at the Nusantara Brondong Fishing Port, Lamongan regency. This research uses empirical legal research methods with a qualitative approach. The existing data were obtained through interview methods and documentation. Then the data is analyzed using qualitative data analysis techniques. After that, data validity is carried out using triangulation techniques and the use of reference materials. The results of this study show that there are differences in the provision of wages for male and female scraping workers working at the Nusantara Brondong Fishing Port. However, this is understandable because of the difference in the weight of duties received by each worker. The determination of wages for scraping workers in PPN Brondong also does not meet the criteria that become a reference as a guideline in determining these wages, namely seen from the minimum living needs and the District Minimum Wage (UMK) because the wages obtained are not enough to meet daily needs. In the wage system for scraping workers who work at PPN Brondong, ship owners apply a wage system based on work. In this wage system, wages will be given to workers when workers have finished completing work. The form of employment agreement is carried out orally with mutual trust capital and is not too formal. For the government, especially the Lamongan Regency Manpower Office, it should conduct further supervision of businesses in Lamongan Regency, especially supervision in the informal sector, rather there is no discrimination against male workers and female workers, especially in the provision of wages.

Keywords: Women, Discrimination, Payroll