ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 475/G/2024/PTUN.JKT TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
JURIDICAL ANALYSIS OF THE JAKARTA ADMINISTRATIVE COURT DECISION NUMBER 475/G/2024/PTUN.JKT REGARDING DISMISSAL NOT WITH HONOR OF A MEMBER OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
Nama : MOKHAMAD ERKHAM GOZALI
NIM : 23040704418
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Ahmad Nailul Author, S.H, S.I.P., M.H.
Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 475/G/2024/PTUN.JKT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 475/G/2024/PTUN.JKT tidak tepat karena mengabaikan cacat prosedural yang terjadi dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/27/XI/2023. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 475/G/2024/PTUN.JKT juga belum mengakomodasi asas audi et alteram partem, terutama dalam konteks sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memberikan hak kepada penggugat atau terduga pelanggar untuk membela diri dengan mengajukan saksi serta bukti yang dapat meringankan tuduhan pelanggaran kode etik. Oleh karenanya, Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam mengadili kasus Nomor 475/G/2024/PTUN.JKT seyogyanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/27/XI/2023 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1619/IX /2024. adalah cacat prosedur.
Kata Kunci: Etika Kepolisian, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Pertimbangan Hakim, Sengketa Kepegawaian.
ABSTRACT
Name : MOKHAMAD ERKHAM GOZALI
Student ID : 23040704418
Study Program : Bachelor's Degree in Law
Name of Institution : Universitas Negeri Surabaya
Supervisor : Ahmad Nailul Author, S.H, S.I.P., M.H.
This research focuses on the analysis of the Jakarta State Administrative Court (PTUN) Decision Number 475/G/2024/PTUN.JKT. This research is a normative legal study with a conceptual, legislative, and case approach. The research findings emphasize that the judge's considerations in the Jakarta Administrative Court Decision Number 475/G/2024/PTUN.JKT were incorrect because they overlooked procedural defects that occurred in the Indonesian National Police Professional Ethics Code Commission hearing Number PUT/27/XI/2023. The legal reasoning of the judge in the Jakarta Administrative Court Decision Number 475/G/2024/PTUN.JKT also has not accommodated the principle of audi et alteram partem, especially in the context of the Indonesian National Police Professional Ethics Code Commission hearing, which grants the plaintiff or the alleged violator the right to defend themselves by presenting witnesses and evidence that could mitigate the allegations of ethical code violations. Therefore, the Jakarta Administrative Court judges in adjudicating case Number 475/G/2024/PTUN.JKT should partially grant the plaintiff's lawsuit and declare that the session of the Police Professional Ethics Code Commission Number PUT/27/XI/2023, which was subsequently followed up by the Decision of the Chief of the Indonesian National Police Number: Kep/1619/IX/2024, is procedurally flawed.
Keywords: Police Ethics, Dismissal Without Honor, Judge's Consideration, Employment Dispute.