ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI  TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT OLEH PENGELOLA PASAR RAKYAT

( STUDI KASUS PASAR SEMEMI, PASAR BENOWO, PASAR KANDANGAN)

Nama                         :  Kukuh Ardiansyah

NIM                             :  13040704017

Program Studi         :  S1 Ilmu Hukum

Jurusan                      :  Hukum

Fakultas                     :  Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Nama Lembaga      :  Universitas Negeri Surabaya

Pembimbing             :  1.   Tamsil Rahman, S.H., M.H.

                                         2.   Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.

Keberadaan pasar rakyat di Kota Surabaya di samping memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, pasar juga memiliki sisi negatif yaitu seperti kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya menyatakan semua pasar rakyat harus memiliki izin pengelolaan kecuali pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasar rakyat di Surabaya berjumlah 109 pasar dan sebanyak 105 pasar yang belum memiliki izin sehingga jumlah ini menarik untuk dikaji. Hambatan umum yang sering terjadi pada pasar rakyat yaitu buruknya proses perizinan lalu diikuti dengan kurangnya sarana dan prasarana sampai lemahnya manajemen pengelolaan pasar rakyat hendaknya Pemerintah Daerah secara sigap mengkaji persoalan tersebut dengan komprehensif dan menindak tegas terhadap pasar rakyat yang belum memenuhi prosedur perizinan.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang menggambarkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) oleh Pengelola Pasar Rakyat dan faktor penghambat maupun pendorong dalam proses penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) oleh Pengelola Pasar Rakyat. Populasi dalam skripsi ini adalah Pasar Rakyat Benowo, Pasar Rakyat Sememi, dan Pasar Rakyat Kandangan di Kota Surabaya, sedangkan sampel yang digunakan ialah Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pedagang, pengelola Pasar Rakyat, dan masyarakat sekitar pasar yang ada dalam populasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) oleh pengelola Pasar Rakyat di Kota Surabaya masih belum efektif, hukum administrasi dalam menjamin terlaksananya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, bahwasanya pemberlakuan aturan ini yang mengharuskan seluruh pasar rakyat di Surabaya telah menerapkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R). Apabila  ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi hukum maka yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum adalah masalah tentang pembebasan lahan atas pengelolaan pasar sendiri, karena pasar rakyat di Surabaya masih banyak dikelola oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan kepemilikan tanah masih dimiliki pribadi, yayasan, atau tanah kelurahan itu sendiri.

Kata Kunci: Efektivitas, Perizinan, Pasar Rakyat

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT ON VIOLATIONS OF PEOPLE'S MARKET MANAGEMENT BUSINESS LICENSES (IUP2R) BY MARKET MANAGERS

(CASE STUDY OF SEMEMI MARKET, BENOWO MARKET, KANDANGAN MARKET)

Name                             :  Kukuh Ardiansyah

NIM                                 :  13040704017

Study Program            :  Bachelor Of Law

Department                  :  Law

Faculty                           :  Faculty of Social Sciences and Law

Institution Name        :  State University of Surabaya

Supervisor                    :  1.   Tamsil Rahman, S.H., M.H.

                                            2.   Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.

In Surabaya, the existence of the People's Market in addition to having a positive impact on society, the market also has a negative side, which is the unlimited freedom to oppressing certain groups. The Management and Empowerment of the People's Market in Surabaya states that all public markets must have management permits except the people's markets managed by the regional government. Public markets in Surabaya number 109 markets and as many as 105 markets that do not have permits yet so this number is interesting to be studied. Common obstacles that often occur in the public market, namely the poor licensing process followed by a lack of facilities and infrastructure to the weak management of public market management. Regional Government should be ready to examine the issue comprehensively and take firm action against the people's markets that do not have fulfilled licensing procedures.

This thesis uses a type of empirical juridical research, which describes the effectiveness of law enforcement against violations of the People's Market Management Business License (IUP2R) by the People's Market Managers and inhibiting and also driving factors in the administrative law enforcement process against violations of the People's Market Management Business License (IUP2R) by Market Managers People. The population in this thesis is the Benowo People's Market, the Sememi People's Market, and the Kandangan People's Market in the City of Surabaya, while the sample used is the Surabaya City Trade Service, traders, People's Market managers and communities around the market in the population. In this study the authors used the method of interviewing, observation, and documentation.

The effectiveness of law enforcement on violations of the People's Market Management Business License (IUP2R) by the People's Market managers in Surabaya City is still not effective, administrative law guarantees the implementation of Surabaya City Regulation Number 1 of 2015 concerning Management and Empowerment of the People's Market, which requires that all public markets in Surabaya to apply the People's Market Management Business License (IUP2R). If viewed from the factors that influence the law, the limiting factor for law enforcement is the problem of land acquisition for own market management, because the people's market in Surabaya is still largely managed by the Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) and land ownership is still privately owned, the foundation or the village's own land.

Keywords: Effectiveness, licensing, Public Market