Tanggung Jawab Lembaga Pers Terhadap Hasil Jurnalistik di Indonesia

Responsibility Of Press Institutions for Journalistic Products in Indonesia

Abstrak

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum lembaga pers terhadap produk jurnalistik yang memuat penghinaan, serta mengkaji proses penyelesaian sengketa pers antara kewenangan Dewan Pers dan peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pers memiliki tanggung jawab hukum atas produk jurnalistik yang mereka hasilkan, baik secara etik maupun yuridis. Namun, dalam praktiknya, terjadi tumpang tindih antara kewenangan Dewan Pers dan peradilan dalam menangani kasus pencemaran nama baik oleh pers, terutama dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diperlukan harmonisasi antara regulasi yang mengatur kebebasan pers dan perlindungan individu guna memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Studi ini merekomendasikan penguatan peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers serta revisi regulasi agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Lembaga Pers, Produk Jurnalistik, Kebebasan Pers, Dewan Pers, UU ITE.

Abstract

Freedom of the press is one of the pillars of democracy guaranteed by Law Number 40 of 1999 concerning the Press. However, this freedom must be exercised with full responsibility and remain within the corridors of the law. This research aims to analyze the legal responsibility of press institutions for journalistic products that contain insults, and to examine the process of resolving press disputes between the authority of the Press Council and the judiciary. The method used in this research is the normative method with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that press organizations have legal responsibility for the journalistic products they produce, both ethically and juridically. However, in practice, there is an overlap between the authority of the Press Council and the judiciary in handling defamation cases by the press, especially with the existence of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). Harmonization between regulations governing press freedom and individual protection is needed to ensure a balance between freedom of expression and legal certainty. This study recommends strengthening the role of the Press Council in handling press disputes and revising regulations to prevent criminalization of journalists in carrying out their journalistic duties.

Keywords: Legal Responsibility, Press Organizations, Journalistic Products, Press Freedom, Press Council, ITE Law.