ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP MENGENAI PENGENAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA PIDANA KUMULATIF PERKARA ANAK

JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP CONCERNING THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTION FOR FINES ON THE CUMULATIVE CRIMINAL OFFENSES OF CHILDS

Dalam menangani tindak pidana anak dilaksanakan melalui Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Ketentuan ini merupakan kekhususan dari sistem peradilan pidana umum, karena dalam menangani perkara Anak dibutuhkan penanganan khusus yang bertujuan agar Anak terhindar dari stigma negatif dari masyarakat. Pasal 16 UU SPPA menyebutkan bahwa ketentuan beracara yang diatur dalam KUHAP juga berlaku dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentuakan lain dalam undang-undang ini. Hakim yang memeriksa dan memutus adalah hakim tunggal kecuali terhadap tindak pidana yang ancamannya 7 (tujuh) tahun atau lebih atau susah dalam pembuktiannya. Hal yang menjadi fokus penelitian ini terdapat dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP, dalam Amarnya Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dan denda. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA Pasal 71 Ayat (3) yang mengatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengkaji pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PN.TjP dikaitkan dengan UU SPPA dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PN.TjP terkait penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda tidak mencantumkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA sebagai pertimbangan hakim. Pelatihan kerja lebih memperoleh manfaat yang lebih baik, bahwa dengan bimbingan yang diberikan melalui pelatihan kerja anak diharapkan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akibat hukum terhadap Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PN.TjP adalah, bahwa putusan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP maka putusan tersebut batal demi hukum. Saran yang dapat diberikan, agar hakim dalam memutus suatu perkara Anak harus didasarkan pada ketentuan UU SPPA, yang mengatur hukum materiil dan formilnya. Serta bagi Mahkamah Agung, agar tegas dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dalam memutus suatu perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang salah.

In handling the cases of juvenile crime, carried out through the Juvenile Court which is regulated in Law Number 11 of 2012 about Criminal Justice System of Child (hereinafter referred to as UU SPPA).  This provision is the specificity of the general criminal justice system, because in dealing with cases of juvenile crime, special handling is required that aims to avoid the negative stigma from the society. Article 16 in the UU SPPA mentioned that the procedural general provisions which regulated in Criminal Code apply also in the criminal justice procedural of child, unless specified in this Law. The judge who examines and decides is a single judge, except for the criminal act that has a threat for 7 (seven) years or more, or difficult in that proofs. Focus of this research is in Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP where in the Verdict the Judge sentence child in the form of imprisonment and fines. This matter is not accordance with provisions which regulated in UU SPPA Article 71 Paragraph (3), which says that if materially law is threatened with cumulative penalties in the form of imprisonment and fines, then the fines replaced with job training.

The purpose of this research is to analyze and study, judge's consideration of Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP it's linked to the Law of Criminal Justice System of Child in imprisonment and fines, and knowing the legal consequences caused as well. The type of research used in this study is normative juridical by using statute approach, concept approach, and case approach.

Based on the results of the study it can be concluded that the Judge in providing basic considerations in Decision Number 11 / Pid.Sus-Anak / PN.TjP related to imprisonment and fines, does not include the provisions of Article 71 Paragraph (3) of the UU SPPA as a judge's consideration. The job training will be gets better benefits, that with the guidance given through job training the child will become a better person. The legal consequences of Decision Number 11 / Pid.Sus-Anak / PN.TjP are that a decision that does not contain the provisions of Article 197 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the decision is null and void. Suggestions that can be given, so that judges in deciding a juvenile crime must be based on the provisions of the UU SPPA, which regulates material and formal law. As well as for the Supreme Court, so the firmly in monitoring the judges in deciding a case based on wrong considerations.