PENGARUH ATAS BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2015 TERHADAP PAJAK JASA KONSTRUKSI PADA CV. XYZ

ENTRY INTO EFFECT OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 141 / PMK.03 / 2015 CONSTRUCTION OF TAX ON CV. XYZ  

Dalam dewasa ini peraturan-peraturan tentang perpajakan terus berkembang seiring dengan berkembangnya laju sebuah industri, tidak terkecuali pada industri jasa konstruksi. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan peraturan yang mengalami pembaharuan pada bidang jasa konstruksi. Berbagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jasa konstruksi tersebut seperti undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, undang-undang pajak penghasilan pasal 23, peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009, peraturan menteri keuangan nomor 187/PMK.03/2008 dan peraturan menteri keuangan nomor 141/PMK.03/2015 peraturan tersebut dibuat untuk memudahkan wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak. Meskipun wajib pajak melakukan self assessment tetapi wajib pajak juga harus mengikuti dan menaati peraturan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa ketidaktahuan wajib pajak terhadap pajak yang berlaku ketika menggunakan jasa lain yang juga harus dibayarkan oleh wajib pajak.

In today's regulations on taxation continues to grow with the growth rate of an industry, not least in the construction industry. In this study describes the application of regulations that have been updated in the field of construction services. Various regulations governing construction services such as income tax law Article 4, paragraph 2, income tax law Article 23 of Government Regulation No. 40 of 2009, finance minister rules number 187 / PMK.03 / 2008 and the ministerial decree financial numbers 141 / PMK.03 / 2015 regulation is designed to enable taxpayers to make tax calculations. Although the taxpayer makes a self-assessment but also the taxpayer must follow and obey the rules of the applicable regulations. In this study shows that the taxpayer's ignorance of the tax applies when using other services that must also be paid by the taxpayer.