Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah juga berupaya menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinaungi oleh Kementerian Sosial dan berlandaskan hukum pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan PKH dimulai sejak tahun 2007, dan sebagian daerah baru menerima PKH pada tahun 2008, salah satunya yaitu Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Pungging terdiri dari 19 desa, salah satunya yaitu Desa Balongmasin. Pelaksanaan PKH di tersebut masih ditemui beberapa kendala yaitu persebaran bantuan yang belum merata, pola pikir masyarakat yang belum mandiri dan terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi PKH di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian Evaluasi PKH di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto secara umum masih belum berhasil. Dari 6 (enam) indikator evaluasi, hanya pada indikator efektivitas dan responsivitas yang memenuhi. Sedangkan indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan masih belum memenuhi. Saran untuk pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin yaitu perlu adanya simulasi langsung tentang edukasi kewirausahaan agar masyarakat lebih tertarik untuk mempraktikkannya, perlu adanya inovasi penyampaian materi dalam kegiatan FDS agar tidak terkesan membosankan, perlu adanya jadwal yang terstruktur untuk kegiatan FDS, perlu adanya pembaruan data peserta PKH yang sesuai dengan kondisi di lapangan, serta perlu adanya inovasi mengenai materi-materi yang disampaikan agar lebih bisa dipraktikkan untuk kehidupan sehari-hari peserta.
Poverty is a phenomenon and social problem that continues to be a concern of the government. The government also seeks to tackle poverty, one of which is through the Hopefulness Family Program (PKH) which is sheltered by the Ministry of Social Affairs and based on the law in the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Hopefulness Family Program (PKH). The implementation of PKH began in 2007, and some new regions received PKH in 2008, one of which was Pungging District, Mojokerto Regency. Pungging District consists of 19 villages, one of which is Balongmasin Village. The implementation of the PKH still encountered several obstacles, namely the distribution of assistance that was not evenly distributed, the mindset of the people who were not yet independent and there were several communities who had not fulfilled the commitment. This study aims to describe the Evaluation of the PKH in Balongmasin Village, Pungging District, Mojokerto Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The results of the study on the Evaluation of the PKH in Balongmasin Village, Pungging District, Mojokerto Regency, have generally not been successful. Of the 6 (six) evaluation indicators, only the indicators of effectiveness and responsiveness are fulfilling. While indicators of, efficiency, adequacy, equity and accuracy still do not meet. Suggestions for the implementation of PKH in Balongmasin Village are the need for a direct simulation of entrepreneurship education so that people are more interested in practicing it, the need for innovations in delivering material in FDS activities so that it doesn't seem boring, there needs to be a structured schedule for FDS activities. in accordance with the conditions in the field, and the need for innovation regarding the material presented so that it can be practiced for the daily lives of participants.