ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KERENTANAN KEMISKINAN (PK2) DI DESA NGALE,
KECAMATAN PARON, KABUPATEN NGAWI
Nama : Nur Ahmed
NIM : 14040674032
Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Indah Prabawati, S.Sos, M.Si
Kemiskinan merupakan masalah utama yang sering menjadi sorotan publik. Masalah kemiskinan ini terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah mencapai 4.617,01 ribu jiwa pada tahun 2017. Adanya masalah kemiskinan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur Mengeluarkan program baru dalam mengatasi kemiskinan, yaitu program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). Program Jalin Matra terdiri dari tiga program ungulan, yaitu Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Kabupaten Ngawi merupakan salah satu Kabupaten yang dijadikan Pilot Project dala program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), yang dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi dan dikelola oleh BUMDesa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Implementasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan bottom up menurut Elmore, Lipsky, OPorter dan Hjern (1981) yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu, identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan keinginan publik yang menjadi target, prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan implementasi program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat di tingkat Kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, Tenaga Pendamping Kabupaten, Perangkat Desa, Pendamping Desa, BUMDesa, Pokmas. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan pengelolaan dana bantuan dari program PK2 yang dilakukan oleh aktor implementasi yang berasal dari masyarakat Desa Ngale yang menjadi pengurus BUMDesa dan yang tergabung dalam Pokmas, sedangkan pemerintah desa sebagai pejabat pemerintah di level bawah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program PK2 di tingkat desa. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan serta keinginan publik yang menjadi target, pelaksanaan program PK2 telah mecapai tujuan dari pengelolaan program PK2 sesuai dengan harapan masyarakat Desa Ngale yang menjadi target. Prakarsa masyarakat Desa Ngale secara langsung dilakukan dalam pengelolaan program PK2.
Adapun saran yang diajukan adalah melibatkan pemerintah desa dalam penentuan data RTS, peningkatan gaji kepada pengelola atas kontribusinya, pemerintah desa lebih menyiapkan kader desa yang kompeten untuk pengelolaan program, serta diharapkan program PK2 bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kemiskinan
ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF PREVENTION PROGRAMS
POVERTY VULNERABILITY (PK2)
IN NGALE VILLAGE, PARON SUBDISTRICT, NGAWI DISTRICT
Name : Nur Ahmed
Study Program : S1 State Administration Science
Major : Public Administration
Faculty : Social and Law Sciences
Institution : State University of Surabaya
Advisor : Indah Prabawati, S.Sos, M.Si.
Poverty is a major problem that is often a public spotlight, where people cannot yet meet their daily needs. This poverty problem occurs in East Java Province with a total of 4,332.59 thousand people. The existence of this poverty problem, the East Java Provincial Government Issued a new program in overcoming poverty, namely the Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). The Jalin Matra program consists of three monthly programs, namely Very Poor Household Assistance (BRTSM), Prevention of Feminization of Poverty (PFK), and Poverty Vulnerability Management (PK2). Ngawi Regency is one of the Districts that was made a Pilot Project in the Poverty Vulnerability Mitigation program (PK2), which was carried out through the Ngawi District Community and Village Empowerment Office and managed by BUMDesa.
The type of research used by researchers is descriptive using a qualitative approach. This study uses the theory of bottom up policy implementation according to Elmore, Lipsky, O Porter and Hjern (1981) which consists of 4 (four) indicators, namely, identification of the network of actors involved, types of policies that encourage people to work on implementing their policies or still involve lower level government officials, policies that are made in accordance with the expectations of the targeted public wishes, direct community initiatives or through non-governmental organizations. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation.
The results showed that the implementation of the Poverty Vulnerability Mitigation Program (PK2) in Ngale Village, Paron District, Ngawi District had been carried out with a network of actors involved at the District level namely the Ngawi District Community and Village Empowerment Office, District Facilitators, Village Devices, Village Facilitators, BUMDesa , Pokmas. The type of public policy that encourages people to work on their own implementation of the policy is shown by the management of aid funds from PK2 programs carried out by implementing actors from the Ngale Village community who are administrators of BUMDesa and who are members of the Pokmas, while the village government as a lower level government official person in charge of implementing PK2 programs at the village level. The policy was made in accordance with the expectations and wishes of the target public, the implementation of the PK2 program had achieved the objectives of managing the PK2 program in accordance with the expectations of the Ngale Village community who were targeted. The initiative of the Ngale Village community was directly carried out in the management of the PK2 program.
The suggestion put forward is to involve the village government in determining RTS data, increasing salaries to managers for their contribution, the village government prepares more village cadres who are competent for program management, and it is hoped that the PK2 program can be carried out sustainably.
Keywords: Implementation, Policy, Poverty