AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban.)

LEGAL EFFECTS ON CRIMINAL OFFENDERS WITH BIPOLAR DISEASE FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CRIMINAL LAW (Study of District Court Decision Number 62/Pid.B/2021/PN Ban.)

Tekanan dari berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang menjadi terganggu jiwanya atau memiliki penyakit mental. Salah satu penyakit mental yang paling banyak diderita oleh seluruh masyarakat dunia adalah bipolar. Banyaknya penderita berbanding lurus dengan besarnya kemungkinan. Lantas bagaimana apabila seorang penderita bipolar melakukan tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban. Sedangkan Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwasannya seseorang yang kurang sempurna akalnya atau berubah akalnya karena sakit tidak dapat dihukum. Hal tersebut menimbulkan kekaburan hukum terkait dengan akibat hukum apa yang seharusnya didapatkan oleh pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan hal apa yang dapat menjadi pertimbangan hakim serta akibat hukum yang pantas bagi pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundangan dan juga kasus. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkannya fakta terkait penyakit bipolar yang dapat memperoleh alasan penghapus pidana serta akibat hukum berupa kesesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dengan penyakit yang diderita (bipolar).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Bipolar, Akibat Hukum

Pressure from various factors can cause a person to become mentally disturbed or have a mental illness. One of the most common mental illnesses suffered by people around the world is bipolar. The number of sufferers is directly proportional to the magnitude of the possibility. So what if a bipolar sufferer commits a crime, just like the case in District Court Decision Number 62/Pid.B/2021/PN Ban. Meanwhile, Article 44 of the Criminal Code explains that a person whose mind is less than perfect or whose mind has changed due to illness cannot be punished. This creates legal ambiguity regarding what legal consequences should be received by perpetrator of a criminal act who have bipolar disorder. The purpose of this research is to find out what matters can be taken into consideration by judges and the appropriate legal consequences for perpetrator of a criminal act who have bipolar disorder. This research uses the Normative Juridical method with a legislative and case approach. The result of this research is the facts that related to bipolar disease which can provide reasons for expunging the crime as well as legal consequences in the form of suitability between the crime committed and the disease who prepetrator suffered (bipolar).

Kata Kunci : Criminal Act, Bipolar, Legal Consequences