Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional

Settlement of Disputes Regarding Fishery Activities of Chinese Ship in The North Natuna Sea According to International Law of The Sea

Konflik Laut Cina Selatan merupakan konflik wilayah yang masih dipermasalahkan mengenai sebagian kepemilikannya oleh beberapa negara. Cina mengirimkan kapal penjaga pantai Cina untuk melindungi kapal nelayan Cina dalam mengambil ikan di perairan Natuna Utara yang merupakanwilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Cina mendasarkan klaim Laut CIna Selatan di perairan Laut Natuna Utara dengan dasar hak historis penangkapan ikan di masa lampau serta berpegang pada konsep nine dash line. Berdasarkan UNCLOS 1982, Cina telah melakukan pelanggaran hukum laut internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa yang dapat diberikan kepada Cina terhadap aktivitas perikanan kapal CIna di wilayah perairan laut Natuna Utara menurut Hukum Laut Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode perspektif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Cina mengirimkan kapal penjaga pantai di perairan laut Natuna Utara yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk melindungi aktivitas perikanan kapal nelayan Cina. Hal ini didasarkan pada klaim historis penangkapan ikan nenek moyang Cina berdasarkan peta konsep nine dash line Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan dengan wilayah ZEE Indonesia. Berdasarkan perspektif hukum laut internasional yaitu UNCLOS 1982, Cina telah melakukan pelanggaran atas kedaulatan wilayah ZEE Indonesia. (2) Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui organisasi internasional yaitu International Court of Justice (ICJ) dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).

The conflict in the South China Sea is a territorial conflict that is still being disputed over some of its ownership by several countries. China sent a Chinese coast guard to protect Chinese fishing boats in taking fish in the orth Natuna waters which is Indonesia's exclusive economic zone area. China bases its claims on the South China Sea in the waters of the North Natuna Sea on the basis of historical fishing rights in the past and adheres to the nine dash line concept. Based on UNCLOS 1982, China has violated the international law of the sea. The purpose of this study is to analyze perspectives in the International Law of the Sea regarding China COast Guard (CCG) vessels accompanying Chinese fishing vessels in the North Natuna Sea, and to analyze the forms of dispute resolution that can be given to can regarding fishing activities of Chinese vessels in marine waters. North Natuna according to international law of the sea. This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials used are primary and secondary. the analysis technique uses a prescriptive method to analyze the case. The result of this study are: (1) China sends coast guard ships in the watres of the North Natua Sea which is Indonesia's exclusive economic zone area based on the historical fishing rights claims of China's ancestors based on the nine dash line concept map of the South China Sea which intersects with indonesia's EEZ. based on the perspective of the interational law of the sea, namely UNCLOS 1982, China has violated the sovereignty of the indonesia's EEZ teritory. (2) the forms of the disputes that can be reached through international organization are the International Court of Justice (ICJ) and the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).