IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA: STUDI KASUS DAMPAK PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO

IMPLEMENTATION OF THE CONCURRENT GENERAL ELECTION SYSTEM POLICY IN INDONESIA: A CASE STUDY OF THE PARTICIPATORY IMPACT OF THE 2014 AND 2019 GENERAL ELECTIONS IN SIDOARJO REGENCY

Pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui penerapan sistem pemilihan umum serentak yang dimulai pada Pemilu 2019. Perubahan sistem ini membawa implikasi terhadap proses dan hasil pemil termasuk partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan sistem pemilu serentak dibandingkan dengan sistem pemilu terpisah pada Pemilu 2014, serta pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

            Rumusan masalah dalam penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan sistem pemilu serentak beserta dampak partisipatif pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dari KPU, Bawaslu, dan Organisasi Pemuda di Sidoarjo.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemilu serentak pada 2019 secara administratif lebih kompleks dibandingkan pemilu terpisah 2014, namun berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dari 72,26% menjadi 82,18%. Kompleksitas sistem serentak berdampak pada beban kerja penyelenggara, tetapi peningkatan kesadaran politik dan efisiensi pelaksanaan turut mendorong keterlibatan masyarakat.    

            Kesimpulannya, meskipun sistem pemilu serentak memiliki tantangan dalam pelaksanaan, namun dari sisi partisipasi masyarakat, sistem ini terbukti mampu meningkatkan keikutsertaan publik dalam pemilu. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi teknis, dan penguatan pendidikan politik untuk mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Politik, Kabupaten Sidoarjo, Pemilu 2014 dan 2019.

General elections in Indonesia have undergone significant changes through the implementation of a simultaneous general election system that began in the 2019 General Election. This system change has implications for the election process and results, including public participation. This study was motivated by the need to understand how the implementation of the simultaneous election system policy compares to the separate election system in the 2014 General Election, and its impact on public political participation in Sidoarjo Regency.

            The formulation of the problem in this study explains the implementation of the simultaneous election system policy along with the impact of voter participation in the 2014 and 2019 General Elections in Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews with sources from the KPU, Bawaslu, and Youth Organizations in Sidoarjo.

            The results of the study show that the implementation of the simultaneous election policy in 2019 was administratively more complex than the separate elections in 2014, but succeeded in increasing voter participation from 72.26% to 82.18%. The complexity of the simultaneous system has an impact on the workload of the organizers, but increasing political awareness and efficiency of implementation also encourage community involvement.

            In conclusion, although the simultaneous election system has challenges in implementation, in terms of community participation, this system has proven to be able to increase public participation in the election. This study recommends improving technical regulations and strengthening political education to encourage better quality democracy at the local level.

Keywords: Simultaneous Elections, Policy Implementation, Political Participation, Sidoarjo Regency, 2014 and 2019 Elections.