Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Terhadap Uji Materiil Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Juridical Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number 39/PUU-XVIII/2020 on the Judicial Review of Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting

Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020 terhadap uji materiil Undang-undang penyiaran yang menolak menjadikan bahwa Undang-undang penyiaran mengalami kekaburan norma dalam menyelenggarakan sistem penyiaran internet (Over the top) yang tidak tersinkronisasi pada peraturan tersebut dengan mengakibatkan perlakuan berbeda bagi lembaga penyiaran konvensional. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dan akibat hukum dari putusan tersebut. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan pertimbangan hukum dalam uji materiil Undang-Undang penyiaran serta menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Jenis metode penelitian normatif dengan taraf sinkronisasi norma berupa kekaburan norma yang tidak saling bertentangan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran terhadap peraturan sistem penyelenggaraan penyiaran konvensional secara vertikal ataupun horizontal dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat berbagai temuan pertimbangan hukum majelis hakim yang kurang jelas dalam amar putusan yang dijatuhkan sehingga perlu dijelaskan melalui pendapat hukum peneliti. Pada bagian pembahasan adalah mengkaji alasan penemuan hukum oleh mahkamah konstitusi yang terkandung dalam pertimbangan hukum yang menerima legal standing pemohon namun menolak pokok permohonan, menjelaskan secara batasan normatif makna penyiaran dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran terhadap penyiaran konvensional dan internet, menganalisa perbandingan materi muatan Undang-Undang Penyiaran dengan Undang-Undang ITE untuk memperjelas langkah memasukkan metode baru penyiaran internet yang dimaksud, serta menguraikan akibat hukum dari putusan tersebut ke dalam perspektif hukum administrasi yang berarti kembali berlaku fungsi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.

Decision of the Constitutional Court No.39/PUU-XVIII/2020 on the judicial review of the broadcasting law which refuses to make that the broadcasting law has blurred norms in organizing an internet broadcasting system (Over the top) that is not synchronized with the regulation, resulting in different treatment for conventional broadcasters. The formulation of the problem studied is how the legal considerations of the constitutional court and the legal consequences of the decision. The purpose of this research is to explain the legal considerations in the judicial review of the Broadcasting Law and to analyze the legal consequences of the decision. The type of normative research method with the level of norm synchronization is in the form of ambiguity of norms that do not conflict with each other in Article 1 point 2 of the Broadcasting Law on the regulation of the conventional broadcasting system vertically or horizontally with the approach of laws, cases, and concepts. The results of the research and discussion show that there are various findings of the legal considerations of the panel of judges that are not clear in the verdict handed down so that it needs to be explained through the legal opinion of the researcher. In the discussion section, it is to examine the reasons for the legal discovery by the constitutional court contained in legal considerations that accept the applicant's legal standing but reject the principal of the petition, explain normatively the meaning of broadcasting in article 1 number 2 of the Broadcasting Law on conventional broadcasting and the internet, analyze material comparisons. the content of the Broadcasting Law with the ITE Law to clarify the steps for entering the new method of internet broadcasting in question, as well as to describe the legal consequences of the decision into an administrative law perspective, which means that the Indonesian Broadcasting Commission's functions of authority are reinstated.