Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR Tentang Penguasaan Tanah Warisan Secara Sepihak

Analysis of Mataram District Court Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.MTR Concerning Unilateral Control of Inherited Land

Sengketa mengenai penguasaan tanah warisan secara sepihak terdapat pada putusan nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR, putusan tersebut berisikan gugatan waris yang kebetulan memiliki keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak memberikan dasar pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sehingga mengakibatkan adanya kekaburan norma Pasal 1365 KUH Perdata dan menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai apakah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Untuk itu penelitian ini berfokus membahas apa dasar pertimbangan hakim dan apa akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR pada perkara penguasaan tanah warisan secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR terkait penguasaan tanah warisan secara sepihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan teknik analisisnya dengan cara preskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah dasar pertimbangan hakim kurang lengkap dikarenakan terdapat pertimbangan hakim yang terlewat berkaitan dengan eksepsi dan gugatan perbuatan melawan hukum termasuk dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Akibat hukum dari putusan ini bagi penggugat yaitu telah memiliki pengakuan yang sah sebagai salah satu ahli waris yang turut memiliki hak atas tanah peninggalan tersebut. Sementara bagi tergugat adalah hilangnya kekuatan SHM No. 877, dengan diputuskannya objek sengketa pada perkara ini sebagai tanah waris tergugat diharuskan untuk menyerahkan tanah tersebut untuk dilakukan proses bagi waris.

Kata Kunci: Penguasaan, Waris, Perbuatan Melawan Hukum.

The dispute regarding unilateral control of inherited land is contained in decision number 8/Pdt.G/2023/PN.MTR, this decision contains an inheritance lawsuit which happens to be related to an unlawful act. In deciding the case, the panel of judges didn’t provide a basis for consideration regarding the unlawful act committed by the defendant, resulting in a blurring the norms Article 1365 of the Civil Code and make differences in interpretation regarding whether the act of unilateral control of inherited land was an unlawful act or not. For this reason, this research will focus on discussing what the basis of the judge's considerations and what the legal consequences are in the Mataram District Court Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.MTR in cases of unilateral control of inherited land. The purpose of this research is to find out the basis of the judge's considerations and the legal consequences in the case of Mataram District Court Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.MTR regarding unilateral control of inherited land. This research uses a type of normative legal research with a statutory, concept and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is through literature study and analysis techniques used a prescriptive method. The results of the research obtained were that the basis for the judge's considerations was incomplete because the judge's considerations were missed regarding exceptions and claims for unlawful acts, including in applying the relevant regulations. The legal consequence of this decision for the plaintiff is that he has legal recognition as one of the heirs who also has rights to the inherited land. Meanwhile, for the defendant, it is the loss of the power of SHM Number 877, with the decision that the object of the dispute in this case was inherited land, the defendant was required to hand over the land for the inheritance process to be carried out.

Keywords: Dominion, Inheritance, Unlawful Act.