PENEGAKAN HUKUM DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA KUTISARI KE FRESH MARKET
LAW ENFORCEMENT IN THE RELOCATION OF KUTISARI STREET VENDORS TO FRESH MARKET
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan Kutisari ke Fresh Market Kutisari di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam relokasi pasar kutisari menuju fresh market kutisari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawawncara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014. Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan sanksi administratif bagi PKL yang tidak mematuhi relokasi, serta melakukan pengawasan melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, dan monitoring lapangan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta tokoh masyarakat setempat. Namun, pelaksanaan kebijakan menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan PKL, anggapan lokasi baru kurang strategis, keterbatasan fasilitas, dan minimnya jumlah petugas pengawas. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada konsistensi pengawasan dan pendekatan partisipatif untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan usaha PKL.
This research examines and answers problems regarding the relocation policy of Street Vendors (PKL) from Kutisari area to Fresh Market Kutisari in Surabaya City. This research aims to analyze law enforcement and what factors become obstacles in the relocation of kutisari market to fresh market kutisari. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that this relocation policy has a strong legal basis, namely Surabaya City Regional Regulation Number 17 of 2003 and Surabaya Mayor Regulation Number 2 of 2014. In its implementation, the government applies administrative sanctions for street vendors who do not comply with the relocation, and conducts supervision through socialization, persuasive approach, and field monitoring involving Satpol PP, Cooperative and Micro Business Office, and local community leaders. However, the implementation of the policy faces various obstacles, including the low level of compliance of PKL, the perception that the new location is less strategic, limited facilities, and the minimal number of supervisory officers. The success of this policy depends on the consistency of supervision and a participatory approach to create a balance between urban order and PKL business sustainability.