Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penjarahan Cagar Budaya Bawah Air (Studi Kasus Penjarahan Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian)

International Law Protection Against The Looting of Underwater Cultural Heritage (Case Study of The Looting The Merchant Ship Fort Royal 1 in The Mediterranean Sea)

Kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian yang berlokasi di landas kontinen merupakan pelanggaran terhadap perlindungan hukum internasional terhadap cagar budaya bawah air. Penjarahan tersebut melanggar ketentuan dalam Konvensi UNESCO 2001. Penjarahan dapat mengakibatkan hilangnya warisan budaya manusia di masa lampau. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perlindungan mengenai cagar budaya bawah air menurut hukum internasional serta pertanggungjawaban negara akibat penjarahan cagar budaya bawah air. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan metode studi pustaka yang sumbernya adalah aturan, buku-buku hukum, serta bahan non-hukum seperti siaran pers dan kamus hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik perskriptif. Adanya kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian membuktikan bahwa belum ketatnya penjagaan serta kurang tegasnya aturan mengenai perlindungan cagar budaya bawah air. Prancis sebagai negara pihak masih dalam proses penyelidikan pencarian pelaku penjarahan serta barang yang dijarah. Prancis sebagai negara pihak tentunya harus melakukan pertanggungjawaban akibat penjarahan yang terhadi yaitu dengan cara restitusi dan kepuasan. 

Case of looting of goods in the trading ship Fort Royal 1 in the Mediterranean Sea located on the continental shelf it is a violation of international legal protection of Underwater Cultural Heritage. The looting violated provisions of the 2001 UNESCO Convention. Looting can result in the loss of human cultural heritage in the past. The purpose of this study is to identify the protection of underwater cultural heritage according to international law as well as the responsibility of the state due to the looting of Underwater Cultural Heritage. The research method used is normative legal research using legislation approach, case approach, and conceptual approach. Legal material collection techniques used by using the method of literature studies whose sources are the rules, law books, as well as non-legal materials such as press releases and legal dictionaries. Legal material analysis techniques used are descriptive techniques. The existence of cases of looting of goods in the trading ship Fort Royal 1 in the Mediterranean Sea proves that the lack of strict safeguards and lack of strict rules regarding the protection of Underwater Cultural Heritage. France as a state party is still in the process of investigating the search for looters and looted goods. France as a state party must certainly take responsibility for the looting that occurred, namely by way of restitution and satisfaction.