Synchronization of Laws Related to Sexual Violence After the Enactment of Law Number 12 of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence
Kesetaraan gender merupakan tujuan di dalam perkembangan dunia yang biasa dikenal dengan (SDG’s) Suistanable Development Goals. Data terbaru Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2020, kesetaraan gender berada pada peringkat 5 dari 17 target. Statistik data yang diambil dari situs resmi PBB untuk perempuan memperlihatkan adanya peningkatan kekerasan fisik dan seks terhadap perempuan yang usianya 15-49 tahun. Di Indonesia sendiri, dari data Komnas Perempuan menyebutkan bahwa perkara terkait kekerasan terhadap perempuan atau anak mencapai angka 1.299 perkara. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait Kekerasan Seksual yang ada di Indonesia pasca di sah-kanya UU TPKS. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan Asas Systematische Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks kekerasan seksual dapat diperoleh bahwa undang-undang terkait (UU PA, UU PKDRT, UU ITE dan UU Pornografi) mengatur lebih khusus. Sehingga UU TPKS sebagai pelengkap atas keksosongan hukum dari beberapa undang-undang sebelumnya. Akibat hukum dari di sah-kannya UU No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seks yaitu adanya perlindungan hukum terkait korban kekerasan seksual di Indonesia dalam ranah umum. Jika UU PKDRT khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga, UU Perlindungan Anak yang khusus mengatur bila anak menjadi korban kekerasan seksual dan UU Pornografi yang fokus dalam kejahatan kekerasan seksual dalam ranah daring/online. UU TPKS memberikan perlindungan hukum terkait kasus kekerasan seksual yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.
Kata kunci: Kekerasan Seksual, Sinkronisasi, Perlindungan hukum
Gender equality is a goal in world development which is commonly known as the (SDG's) Sustainable Development Goals. The latest data from the United Nations for 2020, gender equality is ranked 5th out of 17 targets. Statistical data taken from the official UN website for women shows an increase in physical and sexual violence against women aged 15-49 years. In Indonesia alone, data from Komnas Perempuan states that cases related to violence against women or children have reached 1,299 cases. This research focuses on how to synchronize laws and regulations related to sexual violence in Indonesia after the legalization of the TPKS Law. This research is a type of normative juridical research with statutory and conceptual approaches. By using the Systematische Specialiteit Principle or Systematic Specificity, the personal subject, the object of the alleged act being violated, the evidence obtained, the environment and the area of delict are in the context of sexual violence, it can be obtained that the relevant laws (UU PA, UU PKDRT, UU ITE and Pornography Act) regulates more specifically. So that the TPKS Law serves as a complement to the legal vacuum of several previous laws. The legal consequence of the legalization of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is that there is legal protection regarding victims of sexual violence in Indonesia in the public domain. If the PKDRT Law specifically regulates the household sphere, the Child Protection Law specifically regulates when children become victims of sexual violence and the Pornography Law which focuses on crimes of sexual violence in the online/online sphere. The TPKS Law provides a legal protection related to cases of sexual violence that were not provided for in previous regulations or laws.
Keywords: Sexual Violence, Synchronization, Legal protection