PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MOROSENENG KOTA SURABAYA

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF PROSTITUTION IN MOROSENENG, SURABAYA CITY

Prostitusi merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam Undang-undang maupun dalam hukum adat (norma), prositusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang memiliki sifat menyerahkan diri ke publik dengan cara menawarkan diri yang dilakukan oleh wanita dengan cara memperdagangkan tubuh untuk memperoleh uang dengan secara cuma-cuma Dalam penelitian ini penulis fokus di daerah Moroseneng Benowo kota Surabaya, dari penelitian ini tempatnya sudah dibubarkan oleh pemerintah kota Surabaya tetapi masih banyak adanya kegiatan prositusi terselubung. Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum kota Surabaya dalam menanggani kasus prositusi di daerah Moroseneng dan untuk mengetahui kendala-kendala yang meghambat penegak hukum dalam menanggani kasus prositusi di Moroseneng. Dari penelitian diatas penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara wawancara kepada Satpol PP dan PSK. Hasil dari penelitian iii tersebut ialah pelaku prostitusi masih sering menjalankan aksi mereka demi memenuhi kebutuhan hidup dan penegak hukum kurang efektif dalam menangani kasus prostitusi di lokalisasi Moroseneng dikarenakan hukuman tindak pidananya tidak membuat PSK jera. Kemudian hambatannya adalah psk tidak akan memiliki efek jera karena hanya dikasih hukuman Tipiring, membayar denda serta hukuman sosial. Tidak hanya itu saja, namun edukasi mengenai Undang – Undang Prostitusi tidak tersampaikan dengan benar kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum yang ada di Kota Surabaya sehingga menjadikan prostitusi di Kota Surabaya masih marak terjadi dan Banyaknya tempat-tempat pratek prostitusi yang ada di Surabaya tidak terpusat di satu tempat saja sehingga membuat Satpol PP membutuhan banyak tenaga dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, selain itu anggota Satpol PP kota Surabaya terbatas atau kurangnya personel.

Kata kunci : prostitusi, Moroseneng,

Prostitution is a disgraceful act that is prohibited in law and in customary law (norms), prostitution or prostitution is a job that has the nature of submitting oneself to the public by offering oneself. According to Commenge, prostitution or prostitution is an act carried out by women by trading their bodies to get money for free. In this research the author focuses on the Moroseneng area, Benowo, Surabaya city, from this research the place has been disbanded by the Surabaya city government but is still Many people order commercial sex workers via applications or there are still hidden prostitution activities. The aim of this research is to find out the extent of law enforcement in the city of Surabaya in handling prostitution cases in the Moroseneng area and to find out the obstacles that hinder law enforcement in handling prostitution cases in Moroseneng. From the research above, the author used empirical legal research by interviewing Satpol PP and PSK. The results of this research are that perpetrators of prostitution still often carry out their actions to make ends meet and law enforcement is less effective in handling prostitution cases in the Moroseneng localization because the criminal punishment does not deter prostitutes. Then the obstacle faced by the Civil v Service Police Unit is that prostitutes will not have a deterrent effect because they will only be given Tipiring punishment, paying fines and social punishment. Not only that, but education regarding the Prostitution Law is not conveyed properly to the public by law enforcement officers in the city of Surabaya, which means that prostitution in the city of Surabaya is still rampant and the number of places where prostitution is practiced in Surabaya is not concentrated in just one place, which makes the Satpol PP need a lot of manpower to carry out supervision and enforce the law, besides that the members of the Surabaya City Satpol PP are limited or lack personnel.

Keywords: prostitution, Moroseneng,