Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga

Legal Protection for Children Working as Domestic Workers

Pekerja rumah tangga saat ini masih belum memiliki kepastian hukum yang layak sebagai pekerja seperti pada umumnya. Terutama bagi pekerja anak yang bekerja pada pekerjaan ini menjadi tidak terjamin harkat dan martabatnya untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai pekerja maupun sebagai anak. Seringkali anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga mengalami diskriminasi maupun kekerasan. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD Tahun 1945, bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian bahwa urgensi perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga ialah dikarenakan anak merupakan bagian dari HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU HAM. Dikarenakan sifat anak yang lugu sehingga rentan akan tindakan-tindakan eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, hingga human trafficking. Selain itu, terdapat kekaburan hukum dalam Permenaker PPRT dalam memberikan perlindungan pekerja rumah tangga. Hingga saat ini upaya perlindungan hukum oleh pemerintah hanya melalui Keppres No. 59 Tahun 2002 serta UUPA.

Domestic workers currently do not have the legal certainty they deserve as workers in general. Especially for child laborers who work in this job, their dignity is not guaranteed to obtain their rights as workers and as children. Often children who work as domestic workers experience discrimination and violence. Based on Article 28B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, children have the right to survival, growth, and development, as well as protection from violence and discrimination. This study aims to analyze the urgency of regulating legal protection for children who work as domestic workers and analyze legal protection efforts for children who work as domestic workers. This research uses normative legal research methods. The types of approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. Based on the results and discussion of the research, the urgency of legal protection for children working as domestic workers is because children are part of human rights as stated in Article 52 Paragraph (1) of the Human Rights Law. Due to the innocent nature of children, they are vulnerable to acts of exploitation, violence, discrimination, and human trafficking. In addition, there is legal ambiguity in the Permenaker PPRT in providing protection for domestic workers because the content contained in the Permenaker mostly regulates domestic workers in the scope of LPPRT only, not specifically up to the protection of child labor. The legal protection efforts provided by the government in protecting child workers who work as domestic workers to date are through Presidential Decree No. 59 of 2002 and the UUPA.