IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION NO. 1 OF 2025 CONCERNING EXPENDITURE EFFICIENCY IN THE IMPLEMENTATION OF THE 2025 REGIONAL BUDGET AT THE LEGAL BUREAU OF THE EAST JAVA PROVINCIAL SECRETARIAT

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan kebijakan strategis yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja nonprioritas tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan efisiensi belanja secara umum telah berjalan cukup efektif. Komunikasi kebijakan telah dipahami oleh pelaksana, meskipun masih terdapat keterbatasan kejelasan teknis. Dari aspek sumber daya, pengurangan anggaran, khususnya perjalanan dinas dan belanja pendukung, menjadi tantangan utama yang berdampak pada keterbatasan mobilitas dan potensi penurunan efektivitas, terutama dalam penanganan perkara litigasi. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik, sedangkan struktur birokrasi tetap mengacu pada standar operasional yang berlaku dengan penyesuaian teknis, namun belum didukung pedoman khusus terkait efisiensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah sesuai arah kebijakan nasional, namun masih terdapat kesenjangan antara tuntutan efisiensi dan kebutuhan operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penyesuaian strategi pengelolaan sumber daya guna menjaga kualitas pelayanan hukum dan kinerja organisasi.

Presidential Instruction No. 1 of 2025 on Expenditure Efficiency in the Implementation of the State Budget (APBN) and Regional Budget (APBD) for Fiscal Year 2025 is a strategic policy that requires local governments to adjust non-priority expenditures without compromising the quality of public services. This study aims to analyze the implementation of this policy at the Legal Bureau of the East Java Provincial Secretariat. The approach used is descriptive qualitative, employing George Edward III’s policy implementation model, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and subsequently analyzed using an interactive model. The results of the study indicate that the implementation of the expenditure efficiency policy has generally been quite effective. Policy communication has been understood by implementers, although there are still limitations regarding technical clarity. From the resource perspective, budget cuts, particularly regarding official travel and support expenditures, have become the primary challenge, leading to limited mobility and the potential for reduced effectiveness, especially in handling litigation cases. Implementers’ dispositions demonstrate a strong commitment, while the bureaucratic structure continues to adhere to existing operational standards with technical adjustments; however, it lacks specific guidelines regarding efficiency. This study concludes that policy implementation has aligned with national policy directions; however, a gap persists between efficiency demands and operational needs. Therefore, strengthening technical guidelines, optimizing technology utilization, and adjusting resource management strategies are necessary to maintain the quality of legal services and organizational performance.