Peran Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Terhadap Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indoensia Sebelum Bekerja di Kabupaten Banyuwangi

The Role of The Branch Leadership Board of The Indonesian Migrant Workers Union on The Legal Protection of Indonesian Migrant workers Before Working in Banyuwangi District

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin komplek. Salah satunya yaitu melimpahnya sumber daya manusia yang sudah masuk usia angkatan kerja sementara kesediaan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Oleh karena itu banyak yang terpaksa bekerja keluar negeri atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada kenyataannya banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh PMI, mulai dari sebelum bekerja hingga pulang bekerja. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) merupakan serikat pekerja/buruh yang dibentuk untuk memperjuangkan hak – hak PMI serta menjadi wadah bagi PMI dan keluarganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBMI terhadap pelindungan hukum PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh DPC SBMI dalam memberikan pelindungan kepada PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris/sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi dan menyajikan data secara sistematis. Hasil penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum administratif dan perlindungan hukum teknis sesuai UU PPMI. Adapaun peran DPC SBMI Banyuwangi dalam memberikan pelindungan hukum tersebut bekerjasama dengan pemerintah serta pihak swasta. DPC SBMI Banyuwangi memberikan sosialisasi, edukasi kepada CPMI dengan mengadakan workshop, pendidikan serta pelatihan keahlian agar CPMI mempunyai kesiapan untuk bekerja keluar negeri. DPC SBMI Banyuwangi juga mengalami kendala, yaitu kendala interal dan eksternal. Adapun kendala internal adalah pendanaan, sarana dan prasarana hingga SDM anggota yang kurang cakap. Kemudian kendala eksternal adalah kurang diakuinya SBMI, kebijakan yang kurang implementatif serta Pemerintah daerah yang kurang serius dalam menyelesaikan permasalahan PMI.

Kata kunci : Pekerjaan, Pekerja Migran Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia

Manpower issues in Indonesia are increasingly complex from year to year. One of them is the abundance of human resources that have entered the age of the workforce while the availability of employment opportunities is decreasing. Therefore, many are forced to work abroad or become Indonesian Migrant Workers (PMI). There are many problems faced by PMI, from before work to return to work. The Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) is a workers/laborer union that was formed to fight for PMI's rights and to become a forum for PMI and their families. The purpose of this study was to understand the role of the SBMI Branch Leadership Council (DPC) on PMI legal protection before working in Banyuwangi Regency and to know and understand the obstacles faced by DPC SBMI in protecting PMI before working in Banyuwangi Regency. This research is a type of juridical empirical research / legal sociology. Data collection techniques in research using interviews and documentation by reducing and presenting data systematically. The results of this study focus on administrative legal protection and technical legal protection following the PPMI Law. The role of DPC SBMI Banyuwangi in providing legal protection is in collaboration with the government and the private sector. DPC SBMI Banyuwangi provides socialization and education to CPMI by holding workshops, education, and skills training so that CPMI has the readiness to work abroad. DPC SBMI Banyuwangi also experienced obstacles, namely internal and external constraints. The internal constraints are funding, facilities, and infrastructure to inadequate human resources. Then the external obstacle is the lack of recognition of the SBMI, inadequate implementation of policies, and the local government that is not serious in resolving PMI problems. 

Keywords: Employment, Indonesian Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers Union