ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TERKAIT KAMPANYE PEMILU DI FASILITAS PEMERINTAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN

ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 65/PUU-XXI/2023 REGARDING ELECTION CAMPAIGNS IN GOVERNMENT FACILITIES AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Pada tahap kampanye pemilu ada pembatasan berdasarkan lokasi atau tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam perkembangannya, terdapat permohonan uji materiil terhadap penjelasan norma a quo yang diajukan oleh dua Pemohon. Para Pemohon mendalilkan objek permohonan a quo mengakibatkan kerugian konstitusional terkait hak untuk memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, permohonan ini dikabulkan untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menganalisis akibat hukumnya terhadap netralias ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah menggunakan penafsiran historis atau orisinal dalam menentukan ada atau tidaknya pertentangan antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan norma pokoknya, ditemukan kesalahan teknis dalam perumusan penjelasan norma a quo dan Mahkamah memberikan putusan ultra petita dengan memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dengan syarat mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Putusan tersebut akan membahayakan netralitas ASN karena kedua tempat tersebut banyak diisi atau tempat para ASN beraktivitas. Apabila Pegawai ASN melanggar netralitas ASN, maka akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021.

Kata Kunci: Kampanye Pemilu, Putusan MK, Netralitas ASN.

During the election campaign period, there are restrictions based on specific locations as stated in Article 280 paragraph (1) letter h of the Election Law. Over time, two applicants submitted a judicial review request for the explanation of this norm. They argued that the object of the request caused constitutional harm related to the right to vote in fair elections and the right to obtain fair legal certainty. In Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, this request was partially granted. The purpose of this research is to describe and analyze the legal considerations of the Constitutional Justices who partially granted the applicants' request and to examine its legal implications on the neutrality of civil servants (ASN). The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Court used historical or original interpretation to determine whether there was a conflict between the Explanation of Article 280 paragraph (1) letter h of Law No. 7 of 2017 and its main norm. It was found that there were technical errors in the formulation of the explanation, and the Court issued an ultra petita decision by allowing campaigns in government facilities and educational places on the condition of obtaining permission from the responsible party and attending without campaign attributes. This decision could endanger the neutrality of civil servants because these places are often occupied by or are where civil servants conduct their activities. If civil servants violate their neutrality, they will be subject to disciplinary action as stated in Government Regulation No. 94 of 2021.

Keywords: Election Campaign, Constitutional Court Decision, Neutrality of the State Civil Apparatus.