Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN ASET TANAH MILIK PIHAK KETIGA DALAM BOEDEL PAILIT

Kode Dokumen : 0068/FH-HUK/2024

Penulis Utama : SINTA NUR HAMIDAH

NIM Penulis Utama: 20040704029

Tahun : 2024

Judul ID :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN ASET TANAH MILIK PIHAK KETIGA DALAM BOEDEL PAILIT

Judul EN :

JURIDICAL REVIEW OF THE INCLUSION OF LAND ASSETS OWNED BY THIRD PARTIES IN THE BANKRUPTCY ESTATE

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 20040704029 - 2024

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

Penyitaan terhadap harta kekayaan debitor dilakukan pada saat terjadinya kepailitan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penyitaan tersebut terkadang juga melibatkan aset yang digunakan debitor baik itu milik debitor maupun aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan utang debitor. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya perbedaan pemahaman terkait batasan kekayaan debitor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketentuan yang mengatur tentang penyertaan aset pihak ketiga ke dalam harta pailit serta akibat hukum terkait permasalahan tersebut bagi para pihak khususnya pihak ketiga dan kreditor pemegang jaminan kebendaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya aset yang dimiliki oleh pihak ketiga pada dasarnya tidak dapat diikutsertakan ke dalam harta pailit, hal ini dikarenakan aset tersebut tidak berada dalam penguasaan debitor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan terkait aset yang dimiliki oleh debitor pada anggaran dasar dan laporan keuangan perusahaan, dimana terdapat pula pencatatan utang dan aset yang digunakan sebagai jaminan pada laporan tersebut. Akibat hukum dari dimasukkannya aset pihak ketiga ke dalam harta pailit, mengakibatkan pihak ketiga kehilangan haknya dalam mengelola serta menguasai aset tersebut. Selain itu, kreditor pemegang jaminan juga terkena akibat dari adanya penyertaan tersebut, dimana kreditor tersebut dapat kehilangan hak prioritasnya dan status kreditornya mengalami perubahan.

Kata Kunci : Kepailitan, Harta Pailit, Pihak Ketiga

Abstrak EN :

In making credit loans, a financial institution sometimes requires collateral with the aim of being a guarantor if the debtor cannot fulfill. Debtors in this case sometimes not only use their own assets but also assets that belong to other parties or third parties. When a debtor is declared bankrupt, his assets are confiscated as regulated in Article 1 number 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The debtor's assets are included in the bankruptcy estate, and it is not uncommon for assets used by the debtor to also be included in the bankruptcy estate such as third party assets used as collateral. This occurs because there are still differences in understanding regarding the limitations of debtor wealth. This study aims to understand the provisions governing the inclusion of third party assets into bankruptcy assets and the legal consequences related to these issues for the parties, especially third parties and creditors holding property security. The research method used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that assets owned by third parties basically cannot be included in bankruptcy assets, this is because these assets are not in the control of the debtor as regulated in Article 21 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This is supported by the recording of assets owned by the debtor in the company's articles of association and financial statements, where there are also records of debts and assets used as collateral in these reports. The legal consequences of the inclusion of third party assets in the bankruptcy estate result in third parties losing their rights to manage and control these assets. In addition, secured creditors are also affected by the inclusion, where they may lose their priority rights and their creditor status changes.

Keywords: Bankruptcy, Bankruptcy Estate, Third Parties

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran