Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi No. 48/Pdt/2020/Pt Kpg Tentang Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Yang Telah Dihibahkan

Juridical Analysis Decision Of The High Court No. 48/Pdt/2020/Pt Kpg Concerning An Act Against The Law To Land Tenure That Has Been Granted

Tanah merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup manusia karena tanah merupakan tempat berpijak serta menjadi sumber kehidupan manusia. Oleh karena itu hubungan antara manusia dan tanah tentu tidak dapat dipisahkan. Keterbatasan atas ketersediaan tanah menjadikan tanah memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Maka dari itu, pengaturan perihal tanah itu sendiri menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat khususnya di indonesia. Semakin berkembangnya peradaban, kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat pesat, hal tersebut juga dapat memicu banyak sekali fenomena sengketa terkait penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak kepemilikan. Pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 48/PDT/2020/PT KPG Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri sebelumnya terkait dengan sengketa pengusaan atas sebidang tanah yang mulanya milik Pamannya bernama Raden Saleh yang merupakan bidang tanah Mage Muok dan tanaman-tanaman asam dan jambu mete, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat (Agustinus Silvester) berdasarkan surat keterangan hibah. Penelitian ini dianalisis penulis untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan para Majelis Hakim dalam menentukan fakta-fakta materiil dari perkara di atas dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan administrasi pengadilan, memerhatikan kaidah hukum yang relevan, serta pertimbangan atas alat bukti, yakni perkara mengenai penguasaan bidang tanah berdasarkan hibah dan hibah berdasarkan adat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya untuk memutus perkara Nomor 48/PDT/2020/PT KPG dengan memperkuat putusan pengadilan negeri sebelumnya dirasa penulis sudah tepat. Maka Tanah Mage Muok yang terletak di Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka adalah sah milik penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah, Nomor: Pem. 470 /249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011 serta menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pengukuran oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas bidang tanah Mage Muok untuk memperoleh Sertifikat dan tidak menghalangi proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat.

The land is an important element for human survival because the land is a foothold and a source of human life. Therefore, the relationship between humans and land cannot be separated. Limitations on the availability of land make the land has a fairly high economic value. Therefore, the regulation of land matters itself is very important for the community, especially in Indonesia. As civilization develops, people's need for land increases rapidly, this can also trigger various phenomena of disputes related to control over a plot of land without ownership rights. In the decision of the Kupang High Court No. 48/PDT/2020/PT KPG, The Panel of Judges of the High Court upheld the previous district court decision in relation to the dispute over control of a plot of land that originally belonged to his uncle named Raden Saleh which was a plot of land for Mage Muok and tamarind and cashew trees, controlled and owned by The plaintiff (Agustinus Silvester) based on a grant certificate. This research was analyzed by the author to find out the ratio decidendi used by the Panel of Judges in determining the material facts of the case above by taking into account the guidelines for the implementation of court administration, paying attention to the relevant legal principles, as well as considering the evidence, namely the case concerning the possession of land parcels based on grants and custom-based grants. This research uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the research show that the Panel of Judges at the Kupang High Court in their consideration decided on case Number 48/PDT/2020/PT KPG by strengthening the previous district court decision, the author feels, is right. Therefore, Mage Muok Land, which is located in Liantahon Hamlet, Kokowahor Village, Kangae District, Sikka Regency, is legally owned by the plaintiff based on the Land Grant Certificate, Number: Pem. 470 /249/SK-H/KWR/2011 dated 11 August 2011 and punished the Defendant for not obstructing the measurement process by the Sikka District Land Office, of the Mage Muok land parcel to obtain a Certificate and not obstructing the process of paying compensation money by PT. PLN (Persero) to the Plaintiff.