Motif Pengelola Madrasah Tsanawiyah X Menerima Siswa Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Sidoarjo

Motives Of Madrasah Tsanawiah X Management To Accept Students With Special Needs  In Sidoarjo District

Memperoleh Pendidikan yang layak merupakan hak sebagai warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam UU No.20 Tahun 2003. Tapi tidak semua warga negara memperoleh Pendidikan umum. Hanya ada 12% siswa berkebutuhan khusus di Jawa Timur yang terpenuhi Pendidikan inklusifnya. Di Indonesia, perkembangan tentang Pendidikan inklusif menjadi upaya efektif melawan pendekatan dan sikap pendiskriminasian siswa. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2020 mewajibkan semua sekolah sebagai tataran penyelenggara inklusif. Di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kecamatan Waru misalnya, Pendidikan inklusif hanya terbatas di Sekolah SMP N 4 Waru dan SMP N 2 Buduran. Padahal jumlah tersebut sangat kurang apabila dibanding dengan kuantitas jumlah ABK yakni sekitar 2 juta 197 ribu ABK usia sekolah. Oleh karena itu, mengingat kondisi sosial budaya masyarakat sidoarjo yang santri, maka pemerintah juga memberikan peluang bagi madrasah untuk membuka Pendidikan inklusi. Berdasarkan catatan observasi, salah satu Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sidoarjo turut menjadi penyelenggara sekolah inklusif tapi tidak sepenuhnya memberikan fasilitas untuk kebutuhan Pendidikan inklusi. Penelitian ini menggunakan perspektif teori fenomenologi Alfred Schutz untuk menjawab rumusan masalah. Kualitatif yang digunakan sebagai metode penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Informan yang dipilih dengan teknik purposive dengan kriteria sebagai kepala Madrasah, panitia inti PPDB pada tahun pelaksana, guru konseling, dan tenaga pengajar yang bersangkutan langsung dengan siswa berkebutuhan khusus. Temuan data berupa kondisi obyektif sekolah Madrasah Tsanawiyah tersebut, motif sebab, motif tujuan dan motif sosial dari hasil tindakan yang dilakukan oleh para pengelola Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sidoarjo.

Obtaining proper education is a right as a citizen, as stated in Law No. 20 of 2003. But not all citizens receive general education. There are only 12% of students with special needs in East Java whose inclusive education is fulfilled. In Indonesia, the development of inclusive education is an effective effort to fight discriminatory approaches and attituades towards students. Government Regulation No. 3 of 2020 requires all schools to be inclusive administrators. In Sidoarjo Regency, especially in Waru District, for example, inclusive education is only limited to SMP N 4 Waru and SMP N 2 Buduran. Even though this number is very less when compared to the quantity of the number of ABK, which is around 2 million 197 thousand ABK of school age. Therefore, given the socio-cultural conditions of the Sidoarjo community who are santri, the government also provides opportunities for madrasas to open inclusive education. Based on observational records, one of the Madrasah Tsanawiyah in Sidoarjo Regency is also the organizer of an inclusive school but does not fully provide facilities for the needs of inclusive education. This study uses the perspective of Alfred Schutz's phenomenological theory to answer the problem formulation. Qualitative is used as a research method with data collection techniques in the form of participatory observation and in-depth interviews. Informants were selected using a purposive technique with the criteria of being the head of the Madrasah, the PPDB core committee in the implementation year, counseling teachers, and teaching staff directly concerned with students with special needs. Data findings are in the form of objective conditions of the Madrasah Tsanawiyah school, motives for causes, motives for goals and social motives as a result of the actions taken by the managers of the Madrasah Tsanawiyah in Sidoarjo Regency.