Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada DInas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani KPH Blitar, Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar) 

Collaborative Governance in the Management of Tourism in the Coastal Sector (Study on the Culture of Youth and Sports Tourism in Blitar Regency, Perum Perhutani KPH Blitar, Serang Village Government, Blitar Regency)

Kegiatan Pariwisata merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan manusia secara sadar dan mendapatkan suatu pelayanan secara maksimal dengan kapastiass yang dimiliki, dalam kepariwisataan mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi dalam hal kesempatan membuka peluang kerja, pendapatan, taraf hidup, dan bisa mengaktifkan sektor. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 membahas mengenai kepariwisataan yang menjelaskan bahwa pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai berbagai fasilitas serta layanan yang tersedia di lokasi pariwisata. Perlu adanya pengelolaan secara maksimal dengan peningkatan fasilitas seperti sarana dan prasarana, menciptakan SDM yang profesional dalam mengelola tempat pariwisata menciptakan daya tarik untuk melakukan kegiatan pariwisata.

Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar memajukan destinasi wisata pantai serang yaitu dengan pengoptimalan pengelolaan, tetapi kerterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Keterlibatan Perum Perhutani selaku pemilik lahan dan Pemerintah Desa Serang selaku pengelola menciptakan sinergitas dalam pengelolaan serta pengembangan wisata pantai serang dengan kapasitas yang dimiliki sehingga mempermudah pengembangan dalam pengelolaan destinasi wisata pantai serang. Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata pantai serang di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif dengan kualitatif dan fokus penelitian menggunakan teori proses collaborative governance menurut More and Stephens (2012) terdiri dari empat indikator didalamnya yaitu : 1). Assasment,  2). Innitiation, 3). Delebration, 4). Implementation. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, triaungalasi dan dianalisis menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian berdasarkan teori More and Stephens (2012) dapat dijelaskan sebagai berikut : 1).  Assasment, penilaian dilakukan untuk mengetahui keadaan guna perlu atau tidaknya dilakukan kolaborasi, pemahaman awal dari para stakeholders menjadi acuan untuk melakukan sinergitas agar dapat memanfaatkan potensi dengan keterbatasan yang dimiliki para stakeholders sehingga tidak adanya tumpang tindih para pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata pantai serang; 2). Innitiation, hasil yang dilakukan adalah pihak yang melakukan inisiasi dalam kolaborasi ini adalah lembaga publik yaitu dari Pemerintah Kabupaten Blitar guna menciptakan sinergitas serta keseriusan dalam pengelolaan wisata pantai serang, berkolaborasi tiga pihak dengan mempertimbangkan kapasitas masing masing; 3). Delebration, dilakukan musyawarah dalam pembahasan aturan dasar agar tercipta keselarasan antar stakholders dengan mempertimbangkan aspek aspek budaya dari stakeholders. 4). Implementation, penerapan dapat diwujudkan dengan perjanjian kerjasama yang akan mendasari kewajiban pengembangan serta hak yang akan di dapatkan dari pengelolaan wisata pantai serang sehingga terdapat perubahan seperti infrastruktur, kapasitas SDM, serta kenyamanan dapat menghsilkan peningkatan pengunjung pada destinasi wisata pantai serang yang berarti terdapat sebuah perubahan yang dihasilkan dari proses collaborative governance yang dilakukan tersebut.

Kata kunci       : collaborative governance, pariwisata.

Tourism activity is an activity carried out by humans consciously and obtain a maximum service with their capabilities, in tourism being able to provide economic growth in terms of opportunities to open up employment opportunities, income, standard of living, and be able to activate the sector. Law Number 10 of 2009 discusses tourism which explains that tourism is a variety of tourism activities and is supported by various facilities and services available at tourism sites. There is a need for maximum management by improving facilities such as facilities and infrastructure, creating professional human resources in managing tourism sites creating attractions to carry out tourism activities.

The Blitar District Government's effort to advance the Serang beach tourism destination is by optimizing its management optimally, but the limited capacity of the Blitar Regency Government in its management will hamper the development carried out by the district government. The involvement of Perum Perhutani as the land owner and the Serang Village Government as the manager will create synergy in the management and development of the Serang beach tourism with the capacity that is owned so as to facilitate the development in the management of the Serang beach tourist destination. The purpose of this study is to describe and analyze collaborative governance in the management of Serang beach tourism in Serang Village, Panggungrejo District, Blitar Regency. This study uses a descriptive approach with qualitative and focus of research using the theory of collaborative governance processes according to More and Stephens (2012) consisting of four indicators, namely: 1). Assassment, 2). Innitiation, 3). Delebration, 4). Implementation. With data collection techniques using observation, interviews, documentation, analysis and analyzed using the stages of data collection, data reduction, data presentation and data verification or drawing conclusions.

The results of research based on the theory of More and Stephens (2012) can be explained as follows: 1). Assessment, an assessment is carried out to determine whether or not a collaboration is needed, the initial understanding of the stakeholders becomes a reference to create synergy in order to be able to exploit the potential with the limitations of the stakeholders so that there is no overlap between stakeholders in the management of Serang beach tourism destinations; 2). Innitiation, the result of this is that the initiator of this collaboration is a public institution, namely from the Blitar District Government to create synergy and seriousness in the management of Serang beach tourism, collaborating with the three parties by considering their respective capacities; 3). Delebration, Deliberation is carried out in the discussion of basic rules in order to create harmony between stakeholders by considering aspects of the cultural aspects of stakeholders. 4). Implementation, the implementation of each of the actors contained in the deliberations is realized by a cooperation agreement that will underlie the development obligations as well as the rights that will be obtained from the management of beach tourism so that there are changes such as infrastructure, human resource capacity, and comfort can result in an increase in visitors to the beach tourism destination attack which means there is a change that results from the collaborative governance process carried out.

Keywords       : collaborative governance, tourism.