ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN INFORMASI KEBENCIAN SARA DALAM UU ITE SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 76/PUU-XV/2017 DIKAITKAN DENGAN KUHP

JURIDICAL ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF SARA HATE INFORMATION IN THE ITE LAW AFTER THE VICTION OF THE MK NUMBER 76 / PUU-XV / 2017 RELATED TO THE KUHP

Penyebaran informasi dan komunikasi yang didasarkan kebebasan berpendapat tanpa ada batasan dan aturan yang memiliki efek jera membuat media sosial begitu rentan dengan komunikasi yang tidak terarah . Salahsatu kerentanan dalam berkomunikasi adalah dengan pemahaman terhadap istilah antargolongan yang merupakan salahsatu bagian dari kata SARA dalam UU ITE yang dapat ditafsirkan secara luas dan beragam. Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 menyatakan istilah antargolongan adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras tetap saja menimbulkan kekaburan hukum karena semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi tetap dapat ditafsirkan secara luas dan beragam. Tujuan penelitian ini ialah 1) mengetahui pengertian kebencian SARA dalam UU ITE setelah adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 dan 2) mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 mengenai  pengertian kebencian SARA telah sesuai dengan KUHP. Penelitian ini adalah jenis penilitan normatif yang menggunakan pendekatan statute approach, case approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini adalah perluasan makna istilah antargolongan seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya tidak tepat karena melalui Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu hak kodrati yang sudah dapat dari lahir sementara golongan domisili, profesi serta organisasi bukan merupakan golongan yang didapat dari lahir. Antargolongan jika dimaknai sebagai semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras akan menimbulkan konflik baru terhadap Pasal 310 KUHP. Diperlukan perubahan terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE khususnya mengenai istilah antargolongan dan diperlukan peraturan teknis mengenai penanganan perkara terhadap ujaran kebencian yang menimbulkan konflik SARA.

Kata Kunci : Antargolongan, UU ITE, Putusan MK

   The word intergroup which is one part of the word SARA in the ITE Law can be interpreted broadly and varied. Decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XV / 2017 states that the term intergroup is all entities that are not represented or encompassed by the terms ethnicity, religion and race, but they still create legal ambiguity because all entities that are not represented or represented can still be interpreted broadly and varied. The purpose of this study is 1) to know the SARA hatred understanding in the ITE Law after the Constitutional Court Decision Number 76 / PUU-XV / 2017 and 2) know the judge's considerations in the Constitutional Court Decision Number 76 / PUU-XV / 2017 regarding the SARA hatred understanding in accordance with the Criminal Code . This research is a type of normative research that uses a statute approach, case approach and conceptual approach. The results of this study are the broadening of the meaning of the term intergroups such as domicile groups, professions / livelihood groups belonging to certain organizations and others are inappropriate because through the UN Convention on the Elimination of Racial Discrimination emphasizes the protection of a natural right that can be born while the domicile group , professions and organizations are not a group that is obtained from birth. Intergroup if interpreted as all entities that are not represented or encompassed by terms of ethnicity, religion and race will cause new conflicts with Article 310 of the Criminal Code. Amendments to Article 28 paragraph (2) of the ITE Law are needed, especially regarding intergroup terms and technical regulations regarding the handling of cases of hate speech that cause SARA conflicts.

Keywords: Constitutional Court Decision, Intergroup, ITE Law