PROBLEMATIKA HUKUM PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

LAW PROBLEMATIC FOR ENVIRONMENT FIGHTERS IN ARTICLE 66 UU NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

Pasal 66 UU PPLH yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap gugatan balik hanya terbatas diberikan kepada pejuang lingkungan hidup yang telah menempuh upaya hukum. Pembatasan makna tersebut juga berkaitan dengan banyaknya kasus penangkapan terhadap aktivis lingkungan hidup yang melakukan protes dan perlawanan terhadap perusahaan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan oleh pejuang lingkungan hidup bahwa banyak kasus penangkapan aktivis lingkungan hidup karena kurangnya perlindungan dan ketidakjelasan Pasal 66 UU PPLH. Penjelasan Pasal 66 tersebut seharusnya tetap merujuk kepada frasa “setiap orang” dalam Pasal 66 UU PPLH tersebut karena makna setiap orang yang memperjuangkan dapat berarti luas yang mencakup orang yang telah menempuh jalur hukum atau menempuh jalur lain. Tujuan dari penelitian adalah Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis kedudukan hukum pejuang lingkungan hidup untuk dapat diberikan perlindungan hukum atas gugatan balik (Anti SLAPP) dan    menganalisis perlindungan hukum Pejuang Lingkungan Hidup mendapatkan hak untuk tidak dapat dituntut sesuai dengan Pasal 66 UUPPLH . Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan,buku,dan jurnal. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis  secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum pejuang lingkungan hidup dalam Sengketa Lingkungan Hidup Berdasar pada Ketentuan Pasal 84 UU PPLH asalkan telah memenuhi prasyarat  yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum di dalam undang-undang yakni masyarakat yang telah menempuh  cara  hukum  saja. Perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci  : pasal 66 UU PPLH, Pejuang Lingkungan Hidup

Article 66 of the PPLH Law which explains that protection against counterclaim is only limited to environmental fighters who have taken legal remedies. This limitation of meaning is also related to the number of cases of arrests of environmental activists who have protested and fought against companies or environmental polluters. This was conveyed by environmentalists that many cases of arrests of environmental activists were due to lack of protection and the unclearness of Article 66 of the PPLH Law. The elucidation of Article 66 should still refer to the phrase "everyone" in Article 66 of the PPLH Law because the meaning of everyone who fights for can have a broad meaning that includes people who have taken legal channels or taken other routes. The purpose of the research is to research, study, and analyze the legal position of environmental fighters to be given legal protection for counterclaims (Anti SLAPP) and to analyze the legal protection of environmental fighters who have the right not to be prosecuted in accordance with Article 66 of the UUPPLH. The research method is normative juridical research. the approach used is the Legislative Approach and the Conceptual approach. Sources of legal materials include laws and regulations, books and journals. Data collection techniques with literature study of primary and secondary legal materials. Legal material analysis techniques will be analyzed in a perspective. The results show that the legal position of environmental fighters in environmental disputes is based on the provisions of Article 84 of the PPLH Law as long as it meets the prerequisites in accordance with the provisions and legal procedures in the law, namely people who have taken legal means only. Legal protection for environmentalists must be in accordance with the laws and regulations and legal procedures in force in Indonesia.           

Keywords:Article 66 of the PPLH Law, Environmental Fighters