Anak terlantar memiliki definisi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar biasanya dapat dijumpai di traffic light persimpangan jalan maupun di dalam terminal. Salah satu cara menanggulanginya dengan memberikan pendidikan kepada anak terlantar. Dalam hal ini, pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan hak bagi anak terlantar khususnya di bidang pendidikan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dalam mewujudkan pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada informan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Kota Surabaya berupa pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yang diberikan yaitu pemberian bimbingan kognitif. Pendidikan informal diwujudkan melalui bimbingan spiritual dan bimbingan kedisiplinan. Pendidikan non formal melalui bimbingan minat dan bakat. Hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri berasal dari faktor internal yaitu dari anak – anak sendiri diantaranya, hilangnya perlengkapan dan atribut sekolah, identitas anak yang belum lengkap, kurangnya kesadaran diri dari anak, serta karakter anak terlantar yang masih melekat.

Kata Kunci          : pelaksanaan, hak anak, anak terlantar, pendidikan, UPTD Kampung Anak Negeri

Neglected children have a definition of children whose needs are not met naturally, both physically, mentally, spiritually, and socially. An abandoned child can usually be found on a traffic light crossing or inside a bus station. One way to overcome this by providing education to neglected children. In this case, the government is obliged to provide education for children. The purpose of this research are to determine the form of the implementation of rights for neglected children, especially in the field of education in the UPTD Kampung Anak Negeri of Surabaya City and to find out the obstacles experienced by the UPTD Kampung Anak Negeri of Surabaya City Surabaya in realizing the implementation of neglected children's rights in education.

This research used sociological juridical type. The data collection techniques used interviews with informants in UPTD Kampung Anak Negeri. The data analysis used in this research is descriptive.

The results indicate that the form of implementation of rights for neglected children, especially in the field of education in the UPTD Kampung Anak Negeri of Surabaya City are  formal education, informal education and non-formal education. Formal education provided is giving cognitive guidance. Informal education is realized through spiritual guidance and disciplinary guidance. Non-formal education through the guidance of interests and talents. The obstacles experienced by UPTD Kampung Anak Negeri come from internal factors. That is from the children themselves. The obstacles experienced are the loss of equipment and school attributes, incomplete child's identity, lack of self awareness of children, and the character of abandoned children who are still attached.

Keywords            : implementation, child’s right, neglected children, education, UPTD Kampung Anak Negeri