RASIONALITAS KELUARGA TERKAIT PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN NGANJUK

RATIONALITY OF ACTORS REGARDING THE POLICY OF THE ODGJ FORCE-FREE PROGRAM IN NGANJUK DISTRICT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas aktor-aktor terkait dalam pelaksanaan kebijakan program bebas pasung bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nganjuk. Kebijakan bebas pasung merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan praktik pemasungan yang dinilai tidak manusiawi dan menggantinya dengan metode penanganan yang lebih efektif dan beradab. Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya kinerja dinas sosial, minimnya sosialisasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pemasungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada berbagai aktor terkait, termasuk staf dinas sosial, tenaga kesehatan, keluarga pasien ODGJ, dan masyarakat umum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak keluarga masih memilih pemasungan sebagai solusi karena faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan, dan kekecewaan terhadap janji-janji pemerintah yang belum terpenuhi. Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, meskipun telah melakukan berbagai upaya, masih perlu meningkatkan efektivitas program melalui peningkatan kinerja, sosialisasi yang lebih intensif, dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf dinas sosial, kampanye informasi yang lebih luas dan intensif, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang penanganan yang manusiawi dan efektif bagi pasien ODGJ. Dengan demikian, diharapkan program bebas pasung dapat diimplementasikan dengan lebih baik, memberikan manfaat yang signifikan bagi pasien ODGJ, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pemulihan mereka di Kabupaten Nganjuk.

Kata kunci: Rasionalitas aktor, kebijakan bebas pasung, ODGJ, Kabupaten Nganjuk, dinas sosial, sosialisasi, pemahaman masyarakat.

This research aims to analyze the rationality of the actors involved in implementing the bond-free program policy for People with Mental Disorders (ODGJ) in Nganjuk Regency. The shackle-free policy is the government's effort to eliminate the practice of shackling which is considered inhumane and replace it with more effective and civilized handling methods. However, the implementation of this policy is faced with various challenges, including the lack of performance of social services, minimal outreach, and low public understanding of the negative impacts of shackling. The research method used was qualitative with in-depth interview techniques with various relevant actors, including social service staff, health workers, families of ODGJ patients, and the general public. Research findings show that many families still choose shackling as a solution due to economic factors, lack of knowledge, and disappointment with government promises that have not been fulfilled. The Nganjuk Regency Social Service, even though it has made various efforts, still needs to improve program effectiveness through improving performance, more intensive outreach, and transparency in policy implementation. This research recommends increasing training and capacity development for social service staff, broader and more intensive information campaigns, as well as ongoing education to the community about humane and effective treatment for ODGJ patients. In this way, it is hoped that the shackle-free program can be implemented better, provide significant benefits for ODGJ patients, and create a more supportive environment for their recovery in Nganjuk Regency.

Keywords: Actor rationality, shackle-free policy, ODGJ, Nganjuk Regency, social services, socialization, community understanding.