IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR ATAS PENDIDIKAN PADA KABUPATEN GRESIK
Nama : Lu’lu’ul Mukarromah
NIM : 15040704004
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.
Penelitian ini membahas tentang kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan pada Kabupaten Gresik, kendala serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan pada Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Data di analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik dalam memenuhi hak anak terlantar atas pendidikan tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut yaitu: banyaknya anak terlantar yang tidak mendapatkan bantuan biaya personal pendidikan melalui KGP, adanya tuntutan yang dilakukan oleh anak yatim dan anak terlantar untuk dibuatnya Peraturan Daerah tentang anak yatim agar hak-hak anak lebih diperhatikan, anggaran pendidikan pada tahun 2018 tidak terserap sehingga digunakan pada tahun 2019. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam proses pelaksanaan program KGP yaitu : proses pendataan peserta penerima KGP yang terlalu lama, proses pelaporan yang sulit dijangkau karena tidak adanya UPT kecamatan yang melakukan koordinasi, tim teknis yang kurang responsif, dana yang kurang untuk membackup data verifikasi peserta penerima KGP. Lalu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk menangani kendala-kendala tersebut ialah : melakukan kerjasama dengan dinsos dan bappeda dalam proses verifikasi, membentuk koordinator pelaporan kecamatan berupa UPT, melakukan pembinaan dan insentif tambahan honor untuk tim teknis, membentuk anggaran dana yang lebih rinci. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang bertanggungjawab mengenai anggaran dalam pelaksanaan program KGP agar merancang anggaran dana program KGP lebih rinci sehingga dana dapat terserap tepat waktu sebagaimana mestinya, untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program KGP agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi data calon peserta penerima KGP sehingga tidak ada kesalahan dalam menetukan sasaran anak kurang mampu yang dituju, untuk LSM agar melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah agar dapat menjalankan kewenangannya dengan baik. serta untuk masyarakat Kabupaten Gresik, untuk dapat berpartisipasi dengan cara membentuk sebuah organisasi yang khusus yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu termasuk anak terlantar.
Kata Kunci : anak terlantar, kewenangan pemerintah, hak atas pendidikan, Kabupaten Gresik
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT AUTHORITY IN FULFILLING CHILDREN'S RIGHT TO EDUCATION IN GRESIK DISTRICT
Name : Lu’lu’ul Mukarromah
Study Program : Legal Studies
Faculty : Social Sciences and Law
Name of Institution : Surabaya State University
Advisor : Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.
This study discusses the government's authority in fulfilling the rights of neglected children to education in Gresik Regency, constraints and efforts that can be made by the government in fulfilling the rights of neglected children to education in Gresik Regency. This study uses an empirical juridical research method. The data sources used are data obtained from interviews and literature studies. Data analyzed using qualitative analysis methods. The theoretical foundation used is the theory of authority. The results of the study indicate that the authority of the Gresik District government in fulfilling the rights of neglected children to education is not well implemented. This is evidenced by several things as follows, namely: the number of neglected children who did not receive personal education assistance through KGP, the demands made by orphans and abandoned children for the creation of Regional Regulations on orphans so that children's rights are taken into account, the education budget in 2018 it was not absorbed so that it was used in 2019. The obstacles faced by the Gresik District Education Office in the KGP program implementation process were: the process of data collection of KGP recipient participants was too long, the reporting process was difficult to reach because there was no sub-district UPT coordinating , technical team that is less responsive, less funds to back up KGP recipient verification data. Then the efforts made by the Gresik District Education Office to deal with these constraints were: collaborating with dinsos and bappeda in the verification process, forming a sub-district reporting coordinator in the form of UPT, providing guidance and incentive for additional fees for the technical team, forming a more detailed budget . Suggestion for the Gresik District Government which is responsible for the budget in implementing the KGP program to design the KGP program budget budget in more detail so that funds can be absorbed on time as appropriate, for the Gresik District Education Office responsible for implementing the KGP program to be more thorough in verifying prospective data KGP recipient participants so that there is no mistake in determining the target of the underprivileged children to be targeted, for NGOs to supervise the local government so that they can exercise their authority properly. and for the people of Gresik Regency, to be able to participate by forming a special organization that aims to provide tuition assistance for underprivileged children including neglected children.
Keywords: neglected children, government authority, the right to education, Gresik Regency