ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 ATAS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG  KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

JURIDICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 70/PUU-XVII/2019 JUDICIAL REVIEW OF THE CORRUPTION COMMISSION LAW

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap judicial review atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan sebagian dari tuntutan pemohon serta penghapusan kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemberian izin penyadapan, penggledahan dan penyitaan yang pada mulanya sebelum dibentuknya Dewan Pengawas, sistem pengawasan internal tersebut di lakukan oleh Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumusan masalah yang dikaji dalam adalah bagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dan implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas terkait izin penggledahan, penyadapan dan penyitaan. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan pertimbangan hukum dari segi materiil undang-undang KPK serta menganalisis implikasi dari penghapusan kewenangan tersebut. Jenis penelitian normatif dengan taraf singkronisasi norma dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KPK sekarang masuk dalam ranah eksekutuf dan pegawai KPK diangkat sebagai ASN serta Dewan Pengawas tidak lagi memberikan izin penggledahan, penyadapan dan penuntutan. Pada bagian pembahasan mengkaji alasan penemuan hukum oleh mahkamah konstitusi yang terkandung dalam pertimbangan hukum yang menerima legal standing pemohon dan mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Menjelaskan secara batas normatif terkait implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas yang pada mulanya di pegang oleh Komite Etik KPK dengan mengkaji beberapa histori kasus yang berkaitan

Decision of the Constitutional Court Number 70/PUU-XVII/2019 on the judicial review of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission which stated that it granted part of the petitioner's demands and abolished the authority of the Council The Corruption Eradication Commission's supervisors related to the granting of wiretapping, search and confiscation permits which were initially carried out by the Corruption Eradication Commission's Ethics Committee before the formation of the Supervisory Board. The formulation of the problem studied in this section is how the legal considerations of the constitutional court and the legal implications of the abolition of the supervisory board's authority related to search, wiretapping and confiscation permits. The purpose of this research is to explain the legal considerations in terms of the material aspects of the KPK law and to analyze the implications of the abolition of this authority. This type of research is normative with the level of synchronization of norms with approaches to laws, cases, and concepts. The results of the research and discussion show that the KPK is now in the executive domain and KPK employees are appointed as ASN and the Supervisory Board no longer grants permission for searches, wiretapping and prosecution. The discussion section examines the reasons for the legal discovery by the constitutional court contained in the legal considerations that accept the applicant's legal standing and grant part of the applicant's application. Explaining normatively regarding the legal implications of eliminating the authority of the supervisory board which was originally held by the KPK Ethics Committee by reviewing several related case histories.