Abstrak

Keberadaan prosedur pengadaan barang/jasa di desa bertujuan agar pengadaan barang/jasa sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala desa yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki wewenang tertentu dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa yang harus dilaksanakan sesuai prosedur pengadaannya. Kepala Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dalam kasus yang telah diputus dengan Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby melakukan pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di desa. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang dilakukan kepala desa dan untuk mengetahui Putusan Pengadilan sudah tepat serta memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungori pelanggaran terhadap Pasal 7 Ayat (6) Perbub 18/2016 dan Pasal 8 Ayat (2) Perbub 18/2016. Akibat hukum dari pelanggaran terdakwa Jumali satu tahun penjara dan denda Rp.50.000.000 juga mengembalikan uang negara sebesar Rp.239.396.815.

Kata kunci: pelanggaran, prosedur, pengadaan barang/jasa.

Abstract

The existence of procedures for the procurement of goods/services in the village aims to ensure that the procurement of goods/services is in accordance with good governance, so that the results of the procurement of goods/services can be useful to facilitate the implementation of the Village Government and meet community needs. The village head who acts as the power user of the budget (KPA) has certain authority in carrying out the procurement of goods/services in the village which must be carried out according to the procurement procedure. The head of the Tanjungori Village, Tambak District, Gresik District, in the case that has been terminated by Decision Number 239 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby violates the procedure for procurement of goods/services in the village. Research Objectives to find out what are the violations of the procedures for the procurement of goods/services in the village that are carried out by the village head and to find out that the Court Decision is appropriate and meets the element of justice. This research is a normative juridical study. The type of legal material consists of primary legal material secondary legal material. The legal material collection technique used is library research with data processing techniques. Legal materials are analyzed prescriptively. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that violations of the procedure for the procurement of goods/services in Tanjungori Village violation of Article 7 Paragraph (6) of Regulation 18/2016 and Article 8 Paragraph (2) of Regulation 18/2016. The legal consequences of the violation of the defendant Jumali was one year in prison and a fine of Rp.50,000,000 also returned state funds in the amount of Rp.239,396,815.

Keywords: violation ,procedures, procurement of goods/services.

Abstrak

Keberadaan prosedur pengadaan barang/jasa di desa bertujuan agar pengadaan barang/jasa sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala desa yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki wewenang tertentu dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa yang harus dilaksanakan sesuai prosedur pengadaannya. Kepala Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dalam kasus yang telah diputus dengan Putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby melakukan pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di desa. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang dilakukan kepala desa dan untuk mengetahui Putusan Pengadilan sudah tepat serta memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungori pelanggaran terhadap Pasal 7 Ayat (6) Perbub 18/2016 dan Pasal 8 Ayat (2) Perbub 18/2016. Akibat hukum dari pelanggaran terdakwa Jumali satu tahun penjara dan denda Rp.50.000.000 juga mengembalikan uang negara sebesar Rp.239.396.815.

Kata kunci: pelanggaran, prosedur, pengadaan barang/jasa.

Abstract

The existence of procedures for the procurement of goods/services in the village aims to ensure that the procurement of goods/services is in accordance with good governance, so that the results of the procurement of goods/services can be useful to facilitate the implementation of the Village Government and meet community needs. The village head who acts as the power user of the budget (KPA) has certain authority in carrying out the procurement of goods/services in the village which must be carried out according to the procurement procedure. The head of the Tanjungori Village, Tambak District, Gresik District, in the case that has been terminated by Decision Number 239 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby violates the procedure for procurement of goods/services in the village. Research Objectives to find out what are the violations of the procedures for the procurement of goods/services in the village that are carried out by the village head and to find out that the Court Decision is appropriate and meets the element of justice. This research is a normative juridical study. The type of legal material consists of primary legal material secondary legal material. The legal material collection technique used is library research with data processing techniques. Legal materials are analyzed prescriptively. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that violations of the procedure for the procurement of goods/services in Tanjungori Village violation of Article 7 Paragraph (6) of Regulation 18/2016 and Article 8 Paragraph (2) of Regulation 18/2016. The legal consequences of the violation of the defendant Jumali was one year in prison and a fine of Rp.50,000,000 also returned state funds in the amount of Rp.239,396,815.

Keywords: violation ,procedures, procurement of goods/services.