Analisis Yuridis Pengaturan Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Di Atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Surabaya

Juridical Analysis Of The Regulation On Granting Building Use Rights (HGB) Over Management Rights (HPL) Of The Surabaya City Goverment

Persoalan agraria di Kota Surabaya terkait keberadaan Surat Ijo atau Izin Pemakaian Tanah (IPT) mencerminkan ketidakharmonisan antara hak masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendasarkan status tanah tersebut sebagai Hak Pengelolaan (HPL). Penelitian ini membahas pengaturan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Surabaya, dengan fokus pada permasalahan yuridis yang timbul dari kebijakan Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Ijo. Masyarakat Surabaya yang telah menempati tanah selama puluhan tahun dihadapkan pada ketidakpastian hukum akibat tidak selarasnya peraturan daerah dengan prinsip dasar hukum agraria nasional. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ketidakjelasan pengaturan mengenai prosedur serta syarat pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL memunculkan persoalan yang beragam, khususnya bagi pemegang IPT yang berharap memperoleh legalitas penuh atas tanah yang telah mereka manfaatkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2024 belum sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar hukum agraria nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan regulasi turunannya. Kekaburan norma dalam peraturan tersebut menciptakan keraguan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat pemegang IPT, serta menimbulkan hambatan administratif dalam proses konversi tanah menjadi HGB. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang menjamin perlindungan hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam tata kelola pertanahan di tingkat daerah.

Kata kunci: HGB, HPL, Surat Ijo/IPT.

Agrarian issues in Surabaya, particularly regarding the existence of Surat Ijo or Land Use Permits (Izin Pemakaian Tanah / IPT), reflect a fundamental disharmony between the long-standing land occupation by local residents and the municipal government’s policy that designates such land under Management Rights (Hak Pengelolaan / HPL). This study aims to conduct a juridical analysis of the regulation concerning the granting of Building Use Rights (Hak Guna Bangunan / HGB) over HPL and to assess the compatibility of Surabaya Mayor Regulation Number 76 of 2024 with the foundational principles of Indonesia’s agrarian law. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines the legal substance of the procedures and requirements for granting HGB to IPT holders. The findings reveal that the local regulation is not fully aligned with the provisions of Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles and its derivative regulations, particularly in relation to the principles of legal certainty, justice, and the social function of land. The normative ambiguity within Perwali No. 76/2024 generates legal uncertainty, increases administrative burdens, and potentially disadvantages IPT holders. This situation is exacerbated by rising retribution fees imposed on residents without providing corresponding legal security. Therefore, regulatory harmonization is urgently needed to ensure legal protection, promote social justice and utility, and guarantee land tenure security for affected communities, ultimately supporting land governance that is equitable and people-oriented.

Keywords: HGB, HPL, Surat Ijo/IPT.