Program Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda) dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto khususnya Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Nomor 118/110/416-112/2017 tentang Pembentukan Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda). Klinik Lakon Penggoda dibentuk pada tahun 2017 dengan sasaran program yaitu 299 kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk melayani konsultasi tentang penggunaan alokasi dana desa dan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dari tiap desa di Kabupaten Mojokerto. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa untuk membangun kapasitas desa yang berkelanjutan dan mewujudkan kemandirian desa dalam hal pengelolaan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

            Fokus penelitian yang dilakukan yaitu implementasi Klinik Lakon Penggoda, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III yang meliputi 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala dan Staf Pelaksana Klinik Lakon Penggoda, Kepala Desa Kenanten dan Perangkat Desa Kenanten. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.  Teknik analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data,, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

         Hasil penelitian dari implementasi Klinik Lakon Penggoda berdasarkan teori implementasi menurut George Edward III adalah sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya partisipasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan konsultasi terkait dengan penggunaan alokasi dana desa dan dana desa. Pada indikator komunikasi, komunikasi yang dilakukan sudah baik dibuktikan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan.  Selain itu, disusunnya Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Klinik Lakon Penggoda menjadikan informasi yang disampai jelas dan konsisten. Komunikasi yang dilakukan melalui konsultasi secara langsung maupun melalui sosial media. Pada indikator sumberdaya, pelaksana Klinik Lakon Penggoda berjumlah tiga konsultan dengan perannya masing-masing. Namun, terjadi ketimpangan antara jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dilayani dengan jumlah pelaksana Klinik Lakon Penggoda sehingga menjadi permasalahan selama pelaksanaan Klinik Lakon Penggoda. Sumber daya fasilitas dalam Klinik Lakon Penggoda dinilai sudah memadai dengan adanya ruang konsultasi yang nyaman dan tersedianya mobil Klinik Lakon Penggoda untuk menunjang kegiatan yang dilakukan. Pada indikator disposisi, pengangkatan pelaksana Klinik Lakon Penggoda dilakukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan sehingga pelaksana program berkompeten. Untuk meningkatkan kualitas pelaksana program juga dilakukan kegiatan pelatihan secara rutin. Pada indikator struktur birokrasi, pelaksana program melakukan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsi yang dimiliki. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksaan program. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksaan Klinik Lakon Penggoda di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berjalan dengan baik, namun terkendala dengan belum tercukupinya sumber daya pelaksana program yang dapat menghambat pelayanan konsultasi.

Kata kunci : Implementasi, alokasi dana desa, dana desa

The Consultation Services Clinic Program for the Use of Village Fund Allocation and Village Fund (Klinik Lakon Penggoda) was formed by the Community Empowerment and Village Office of Mojokerto Regency especially in the Village Government Sector based on the Decree of the Head of the Community Empowerment and Village Office of Mojokerto Regency Number 118/110 / 416-112 / 2017 concerning the Establishment of Clinics Consultation Services for the Use of Village Fund Allocation and Village Funds (Klinik Lakon Penggoda). Klinik Lakon Penggoda was formed in 2017 with the target of the program being 299 village heads and village officials in Mojokerto Regency. The program was formed with the aim of serving consultations on the use of village and village fund allocations carried out by the village head and village apparatus of each village in Mojokerto Regency. With this program, it is expected to be able to encourage capacity building of village heads and village officials to build sustainable village capacity and realize village independence in terms of responsible governance management.

               The focus of this  research is the implementation of Klinik Lakon Penggoda, using the theory of policy implementation according to George Edward III which includes 4 indicators namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The research subjects consisted of the Head and Implementing Staff of Klinik Lakon Penggoda, the Head of the Kenanten Village and the Kenanten Village Apparatus. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used by data collection, data reduction and drawing conclusions.

               The results of this research on the implementation of Klinik Lakon Penggoda based on the theory of implementation according to George Edward III is good enough in its implementation. This is evidenced by the high participation by the village head and village apparatus in conducting consultations related to the use of village and village funds. In the communication indicator, the communication that has been carried out has been well proven by the socialization carried out through training activities and conducted technical guidance. In addition, the compilation of Standard Operating Procedures which serve as a guideline in the implementation of the Klinik Lakon Penggoda makes the information conveyed clear and consistent. Communication is done through direct consultation or through social media. In the resource indicator, there are three consultants in the Klinik Lakon Penggoda with their respective roles. However, there was an imbalance between the number of village heads and village officials who were served by the number of the Klinik Lakon Penggoda so that it became a problem during the implementation of this program. The facility resources in the Klinik Lakon Penggoda are considered to be adequate with a comfortable consultation room and the availability of the Klinik Lakon Penggoda’s car to support the activities carried out. In the disposition indicator, the appointment of the Klinik Lakon Penggoda executor is carried out in accordance with the expertise needed so that the program implementers are competent. To improve the quality of program implementers, routine training activities are also carried out. In bureaucratic structure indicators, program implementers carry out their duties according to their roles and functions. Coordination is done well between the parties involved in implementing the program. So it can be concluded that the implementation of Klinik Lakon Penggoda in the Community Empowerment and Village Office of Mojokerto Regency is going well, but it is constrained by the inadequacy of program implementation resources that can hamper consulting services.

Keywords: Implementation, Village Fund Allocation, Village Fund