ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1368/PDT.G/2022 TENTANG  GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETIDAKSESUAIAN LUAS TANAH 

JURIDICAL ANALYSIS OF SURABAYA DISTRICT COURT DECISION NUMBER 1368/PDT.G/2022 CONCERNING TORT CLAIMS FOR NON-CONFORMITY OF LAND AREA

    Sengketa mengenai perbuatan melawan hukum ketidaksesuaian luas tanah terdapat pada putusan nomor 1368/Pdt.G/2022/PN.Sby. Perbuatan para tergugat yang tidak menjual tanahnya sesuai  hasil luas pengukuran resmi petugas ukur kantor pertanahan surabaya I menyebabkan kerugian bagi penggugat. Pada saat penggugat melakukan pendaftaran tanah ditolak oleh kantor pertanahan surabaya I karena terdapat perbedaan luas tanah yang tidak sesuai antara yang tercatat di Letter C, dengan yang tertulis dalam PPJB, dan sesuai hasil luas pengukuran resmi oleh pertugas ukur kantor pertanahan surabaya I. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan pengadilan negeri nomor 1368/Pdt.G/2022 terhadap para pihak. 

        Penelitian ini merupakan penelitian hukum  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan  dengan teknik analisis preskriptif.

       Hasil penelitian ini PPJB yang terjadi antar para pihak tetap sah dan berlaku karena tidak adanya prestasi yang dilanggar oleh para pihak dalam PPJB. Pada pertimbangan hakim, hakim tidak cermat dalam hal membedakan kasus wanprestasi atau kasus perbuatan melawan hukum. Perbedaan luas tanah disebabkan tidak menggunakan metode pengukuran kadastral sesuai sesuai Pasal 24 ayat (2) Permen ATR/KBPN 16/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PMNA/KBPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 menggunakan metode terestrial, fotogrametrik, satelit atau metode lainnya. Terkait adanya kelebihan luas tanah menjadi milik penggugat, sehingga turut tergugat untuk melaksanakan pendaftaran tanah milik penggugat seluas 2.328 m2 sesuai putusan hakim. Akibat hukum dari putusan pengadilan negeri surabaya nomor 1368/Pdt.G./2022 adalah dikabulkannya gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Kata Kunci: Luas Tanah, PPJB, Letter C, Pengukuran, Perbuatan   Melawan Hukum.

          The dispute regarding unlawful acts of discrepancy in land area is contained in decision number 1368/Pdt.G/2022/PN. Sby. The actions of the defendants who did not sell their land according to the results of the official measurement area of the Surabaya I land office measuring officer caused losses to the plaintiffs. When the plaintiff registered the land, it was rejected by the Surabaya I land office because there was an inappropriate difference in land area between what was recorded in Letter C, and what was written in the PPJB, and according to the results of the official measurement area by the Surabaya I land office measuring officer. The purpose of this study is to understand the basis for the judge's consideration and the legal consequences of the district court decision number 1368/Pdt.G/2022 on the parties.

      This research is a normative juridical legal research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature studies with prescriptive analysis techniques.        

      The results of this study PPJB that occurs between the parties remain valid and valid because there are no achievements violated by the parties in PPJB. In the judge's consideration, the judge is not careful in terms of distinguishing cases of default or cases of unlawful acts. The difference in land area is caused by not using the cadastral measurement method in accordance with Article 24 paragraph (2) of Regulation of ATR/KBPN 16/2021 concerning the Third Amendment to PMNA/KBPN 3/1997 concerning Provisions for the Implementation of PP 24/1997 using terrestrial, photogrammetric, satellite or other methods. Regarding the excess area of land belonging to the plaintiff, the defendant also carried out the registration of the plaintiff's land covering an area of 2,328 m2 according to the judge's decision. The legal consequence of the Surabaya District Court decision number 1368/Pdt.G./2022 is that the plaintiff's lawsuit is granted in its entirety.

Keywords: Land Area, PPJB, Letter C, Measurement, Unlawful Acts.