Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Perencanaan Strategis pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

Akuntabilitas sebagai dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik diwujudkan dengan adanya sumber daya yang kompeten dan bertanggungjawab atas segala tugasnya. Pelaporan kinerja secara sistem dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk tanggungjawab yang dilakukan instansi pemerintah kepada Pemerintah pusat terhadap pencapaian kinerjanya selama 1 periode. Sesuai dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, instansi pemerintah yang juga merupakan perangkat daerah memiliki kewajiban untuk turut dalam penyelenggaraan implementasi SAKIP. Perencanaan strategis menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan SAKIP juga tercantum dalam peraturan tersebut. Kemudian diturunkan menjadi Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP. Sehingga Walikota Mojokerto perlu menetapkan Perwali Nomor 53 Tahun 2022 mengenai petuntuk pelaksanaan evaluasi AKIP pada lingkungan x Kota Mojokerto. Standar-standar pelaksanaan SAKIP tercantum jelas dalam peraturan-peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi tentang pelaksanaan SAKIP pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dalam menentukan perencanaan strategis. Penelitian akan dikaji menggunakan teori model implementasi kebijakan top-down menurut Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara nyata kegiatan yang terjadi pada lokasi penelitian. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi kepada para informan mengenai implementasi SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Sedangkan dokumentasi dilakukan sebagai bukti gambar mengenai kegiatan pelaksanaan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi SAKIP DPMPTSP NAKER memiliki standar pelaksanaan yang telah tencantum dengan jelas pada dasar hukum yang berlaku. Komunikasi dan adanya sumber daya yang kompeten dan berkualitas sangat penting sehingga dapat mengendalikan implementasi SAKIP dengan baik dan sesuai target. Peran pimpinan dalam mendukung pelaksanaan SAKIP DPMPTSP NAKER dapat berpengaruh pada kinerja instansi. Serta dukungan dari para ahli terhadap pelaksanaan SAKIP juga dibutuhkan demi kestabilan nilai SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto.

Kata kunci : Akuntabilitas kinerja; SAKIP; Perencanaan strategis. 

Accountability is the basis for realizing good governance. Good governance is realized by having competent and responsible resources for all their duties. Systematic performance reporting in the form of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a form of responsibility carried out by government agencies to the central government for their performance achievements during 1 period. In accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2014, government agencies which are also regional apparatuses have an obligation to participate in the implementation of SAKIP. Strategic planning is the basis for implementing SAKIP as well as stated in the regulation. Then it was lowered into PAN-RB Ministry Regulation Number 88 of 2021, the AKIP evaluation was carried out to obtain information regarding the implementation of SAKIP. So that the Mayor of Mojokerto needs to stipulate Mayor Regulation Number 53 of 2022 regarding guidelines for implementing AKIP evaluations in the environment of Mojokerto City. The standards for implementing SAKIP are clearly stated in these regulations. xii The purpose of this study was to obtain a description of the implementation of SAKIP at the Investment Service One Stop Service and Manpower in Mojokerto City in determining strategic planning. The research will be studied using the top-down policy implementation model theory according to Van Meter and Van Horn. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collected using observation techniques, interviews, and documentation. Determination of the informant sample using purposive sampling and snowball sampling techniques . Observations were made to find out the real activities that occurred at the research location. Interviews were conducted to gather information from informants regarding the implementation of SAKIP at DPMPTSP NAKER Mojokerto City. While documentation is done as picture evidence regarding SAKIP implementation activities. The results of the study show that in the implementation of SAKIP DPMPTSP NAKER has implementation standards which have been clearly stated on the applicable legal basis. Communication and the existence of competent and quality resources are very important so that they can control the implementation of SAKIP properly and on target. The leadership's role in supporting the implementation of SAKIP DPMPTSP NAKER can affect agency performance. As well as support from experts for the implementation of SAKIP is also needed for the stability of the value of SAKIP at DPMPTSP NAKER Mojokerto City.

Keywords : Performance accountability; SAKIP; Strategic planning.