Alasan Pemberat Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Menteri Sosial Dalam Putusan No. 29/PID.SUS-TPK/2021/PN Jkt.Pst

THE REASON FOR THE BALLAST ON CORRUPTION CRIMES BY THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS IN DECISION NO. 29/PID. SUS-TPK/2021/PN JKT. PST

Dalam Putusan Pengadilan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst ditemukan permaslahan berupa ketidaksesuaian dakwaan oleh penuntut umum dengan perbuatan terdakwa terkait Tindak Pidana Korupsi pada saat Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada putusan dan Ketidaksesuaian sanksi pidana dengan kesalahan terdakwa yang mengakibatkan sanksi pidana yang tidak setimpal terkait alasan pemberat dan peringan pidana dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dakwaan yang tepat dan sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Sosial Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dan melakukan pendekatan perundang-undangan (Statue approach), konseptual (Conseptual approach), dan Pendekatan kasus (Case approach). Sehingga mendapatkan hasil bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka seharusnya JPU dalam dakwaannya mengakomodir pasal tersebut. Kemudian sanksi pidana yang diterima oleh Juliari sudah seharusnya diperberat atas dasar harus diakomodirnya alasan pemberat dalam suatu putusan dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 52 KUHP sebagai alasan pemberat dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. PST sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat. 

In Court Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst, it was found that there was a problem in the form of the inconsistency of charges by the public prosecutor with the actions of the defendants related to corruption during the Covid-19 Pandemic which affected the verdict and inconsistency of criminal sanctions with the defendant's mistakes which resulted in inappropriate criminal sanctions related to the reasons for ballast and lightening the criminal in the judge's consideration. This study aims to determine the appropriate charges and criminal sanctions for perpetrators of corruption of Covid-19 Social Assistance. The author's research type is normative juridical using primary and secondary legal materials. It takes a statutory approach (Statue approach), conceptual (Conceptual approach), and Case approach (Case approach). ). To get the result that the elements of Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Anti-Corruption Law have been fulfilled, the JPU in its indictment should accommodate the article. Then the criminal sanctions received by Juliari should have been strengthened on the basis that the reasons for ballast must be adjusted in a judgment and the fulfillment of the elements of Article 52 of the Criminal Code as ballast reasons in Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. PST sanctions imposed should have been more severe.