Penerapan Smart City di DKI Jakarta

Implementation of Smart City in DKI Jakarta

Daerah khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan kawasan ibukota serta kota metropolitan hal ini menjadikannya sebagai sasaran utama perantau dari daerah untuk mencari pekerjaan dengan harapan mendapatkan upah yang tinggi. Hal ini justru menjadi masalah bagi pemerintah dalam mengatur kota Jakarta. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan dampak bagi kebutuhan lapangan kerja, kebutuhan transportasi dan kualitas sumber daya masyarakat itu sendiri, serta peran dari pemerintah. Pemerintah hadir dengan inovasi kebijakan Jakarta smart city, menurut Muliarto (2015:2), smart city adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT (Information and Communication Technology) yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur yaitu pengumpulan data melalui referensi seperti buku, jurnal dan sumber literatur lain sebagai data primer (Hadi dalam Wahyudin, 2009: 26). Analisis berikutnya ialah 6 indikator yang diterapkan Jakarta Smart City yang dipelopori oleh IBM (International Business Machines Corporation) yaitu, smart people, smart mobility, smart environment, smart living, smart ecnomy dan smart governance. Smart People yaitu masyarakat pintar yang ditunjangi berbagai penegtahuan terutama dalam basis teknologi , sehingga hal ini hanya didasari dalam bentuk edukasi Teknologi Informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi dari pemerintah, smart mobility yang diterapkan yaitu adanya KRL(kereta rel listrik), Trans Jakarta dll untuk mengatasi kemacetan dan membantu kemudahan akses masyarakat yang ingin berpergian dan hasilnya sebanyak 60% masyarakat banyak yang menggunakan transportasi public yang disediakan oleh pemerintah, smart environment dalam penerapnnya pemerintah mengeluarkan sebuah sistem resiliensi yaitu upaya untuk beradaptasi dan mencari jalan keluar dari suatu masalah terutama terhadap bencana banjir dalam bentuk DIMS (Disaster Information Management System). DIMS (Disaster Information Management System) merupakan sebuah program untuk membantu memetakan daerah-daerah rawan banjir serta kondisi daerah tersebut yang menyebabkan atau membantu untuk memitigasi dampak bencana banjir yang ada. Smart Living yaitu pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang baik serta pintar, maka pemerintah berinisiatif untuk membentuk aplikasi-aplikasi yang mempermudah kehidupan masyarakat Jakarta terutama dalam ranah kognitif dan praktikal tentang bagaimana masyarakat mampu berifkir dan memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah sehingga dalam pemahaman itu dapat di lakukan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Aplikasi Jakarta (aplikasi perpustakaan digital bagi masyarakat) serta aplikasi Informasi Pangan Jakarta (aplikasi untuk memahami harga pangan di Jakarta). Serta dalam penerapam smart economy lebih mengacu pada ekonomi pintar yaitu padu padan ekonomi masa kini dan masa depan yang mengacu pada sebuah inovasi dan kreativitas dalam menjawab tantangan ekonomi saat ini melalui konsep keberlanjutan dengan mengembangkan UMKM melalui kerjasama teknologi dalam program yang diciptakan pemerintah yaitu JAKmikro dengan membaginya kedalam 3 komponen mikroBina, mikroPay, dan mikroApps. Smart Governance sendiri lebih berfokus pada transparansi dan pelayanan inovasi berbasis teknologi contohnya ialah e-budgeting, e-budgeting sendiri digunakan untuk menginput rencana kerja Kelurahan, Kecamatan, dan Kota/ Kabupaten.

Kata kunci: pemerintah, smart city, penerapan.

The Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) is the capital and metropolitan area, making it the main target for migrants from the region to look for work with the hope of getting high wages. This has become a problem for the government in regulating the city of Jakarta. The increasing population growth resulted in population density and had an impact on the needs of employment, transportation needs and the quality of community resources itself, as well as the role of the government. The government comes with the Jakarta smart city policy innovation, according to Muliarto (2015:2), a smart city is a way of connecting physical infrastructure, social infrastructure and economic infrastructure in an area using ICT (Information and Communication Technology) technology, which can integrate all elements in this aspect. and make cities more efficient and livable. This study the authors used a qualitative descriptive method with literature studies, namely data collection through references such as books, journals and other literature sources as primary data (Hadi in Wahyudin, 2009: 26). The next analysis is the 6 indicators applied by Jakarta Smart City which was pioneered by IBM (International Business Machines Corporation), namely, smart people, smart mobility, smart environment, smart living, smart economy and smart governance. Smart People are smart people who are supported by various knowledge, especially on the basis of technology, so that this is only based on information technology education to make it easier for people to operate applications from the government, implemented smart mobility, namely the existence of KRL (electric train), Trans Jakarta etc. to overcome congestion and help ease access for people who want to travel and the result is that as many as 60% of the people use public transportation provided by the government, smart environment in its application, the government issues a resilience system, namely an effort to adapt and find a way out of a problem, especially against floods in the form of a DIMS (Disaster Information Management System). DIMS (Disaster Information Management System) is a program to help map flood-prone areas and the condition of these areas that cause or help to mitigate the impact of existing flood disasters. Smart Living is the management of the quality of life and culture that is good and smart, so the government takes the initiative to form applications that facilitate the life of the people of Jakarta, especially in the cognitive and practical realm of how people are able to think and understand what is being conveyed by the government so that in that understanding it can be understood. do it for real in people's lives. The Jakarta application (digital library application for the community) as well as the Jakarta Food Information application (an application to understand food prices in Jakarta). As well as in the application of smart economy, it refers more to a smart economy, namely the integration of present and future economies which refers to innovation and creativity in responding to current economic challenges through the concept of sustainability by developing MSMEs through technological cooperation in programs created by the government, namely JAKmikro by sharing them into 3 components of mikroBina, mikroPay, and mikroApps. Smart Governance itself focuses more on transparency and technology-based innovation services, for example, e-budgeting, e-budgeting itself is used to input work plans for Kelurahan, Kecamatan, and Kota / Kabupaten.

Keywords: governmet, smartcity, application