PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA LAYANAN IKLAN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PENIPUAN PADA PROGRAM IKLAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

CRIMINAL LIABILITY OF USERS OF ADVERTISING SERVICES ELECTRONIC PROGRAMS THAT CONTAIN FRAUD ON ADVERTISING FOR ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS

Penegakan hukum terkait penipuan iklan di lingkungan digital menghadapi tantangan dalam regulasi, Interpretasi UU ITE yang kabur, dan perlunya kerjasama antara pemerintah, penyelenggara sistem, dan kesadaran konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengguna layanan iklan elektronik yang memasang iklan bermuatan penipuan pada program iklan penyelenggara sistem elektronik serta akibat hukum yang dihadapi oleh pengguna layanan iklan elektronik yang melakukan pemasangan iklan bermuatan penipuan pada program iklan penyelenggara sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual untuk menjawab permasalahan pertanggungjawaban pidana pengguna layanan iklan elektronik atas konten bermuatan penipuan pada program iklan resmi penyelenggara sistem elektronik. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait sistem elektronik dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif preskriptif untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks penggunaan layanan iklan online di Indonesia, pemasangan iklan penipuan pada program iklan penyelenggara sistem elektronik berpotensi menghadapi sanksi pidana seperti penuntutan, denda, atau hukuman penjara, sesuai dengan UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Penyiaran. Individu maupun korporasi yang terlibat dalam praktik ini juga dapat menghadapi sanksi administratif, pencabutan izin usaha, dan tuntutan hukum perdata. Konsekuensi hukum serius ini dapat mencakup sanksi finansial yang signifikan dan kerugian reputasi yang serius, selain kemungkinan dicabutnya lisensi operasional sebagai penyelenggara sistem elektronik. Kedua subjek dapat berhadapan dengan implikasi hukum yang serius karena merugikan konsumen dan melanggar hukum periklanan elektronik yang berlaku.

Kata Kunci: Iklan, Pertanggungjawaban, PSE, Penipuan, Konsumen.

Law enforcement related to advertising fraud in the digital environment faces challenges in regulation, vague interpretations of the ITE Law, and the need for cooperation between the government, system providers, and consumer awareness. The purpose of this research is to examine and analyze the criminal liability of electronic advertising service users who display fraudulent content in the official advertising programs of electronic system providers and the legal consequences faced by electronic advertising service users who place fraudulent content in the advertising programs of electronic system providers. This research uses a normative legal research method that employs a legislative and conceptual approach to address issues of criminal liability of electronic advertising service users for fraudulent content in the official advertising programs of electronic system providers. Primary legal materials used include regulations related to electronic systems, and secondary legal materials consist of legal literature and academic journals. The legal material is analyzed descriptively and prescriptively to find answers to the raised issues. The research results indicate that in the context of online advertising in Indonesia, placing fraudulent ads in electronic system provider advertising programs can potentially lead to criminal sanctions such as prosecution, fines, or imprisonment, in accordance with the ITE Law, the Criminal Code, the Consumer Protection Law, and the Broadcasting Law. Individuals and corporations involved in this practice may also face administrative sanctions, revocation of business licenses, and civil legal action. These serious legal consequences may include significant financial penalties and serious reputational damage, in addition to the possible revocation of operational licenses as electronic system providers. Both parties may face serious legal implications for harming consumers and violating applicable electronic advertising laws.

Keywords: Advertising, Responsibility, PSE, Fraud, Consumers.