Validity Of Overtime Beyond The Established Regulations Based On Employment Agreement At PT TKB
Penelitian ini mengkaji keabsahan waktu kerja melebihi ketentuan berdasarkan perjanjian kerja di PT TKB perusahaan Food and Beverage di Surabaya yang menerapkan sistem
kerja 12 jam per hari atau 72 jam per minggu bagi pekerja Store Keeper tanpa upah lembur. Ketentuan ini mengacu pada KEPMENTRANS Nomor 102 Tahun 2004 yang diduga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah penetapan waktu kerja oleh PT TKB yang mendasarkan pada KEPMENTRANS Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja dan Upah Kerja Lembur dalam pelaksanaan waktu kerja bertentangan menurut perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan yang kedua bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja di PT TKB dengan adanya kesepakatan waktu kerja yang melebihi ketentuan waktu kerja menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.Pelanggaran hak lembur oleh PT TKB menimbulkan ketidakadilan. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui bipartit mediasi hingga pengadilan hubungan industrial sesuai UU No. 2 Tahun 2004. Penegakan hukum diharapkan dapat melindungi hak pekerja dan mencegah eksploitasi.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis keabsahan waktu kerja berdasarkan perjanjian kerja di PTTKB. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk mengkaji kesesuaian aturan dengan isu hukum yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer sekunder dan non-hukum. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi literatur sedangkan analisis menggunakan metode preskriptif untuk menelaah hierarki dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.Penetapan Waktu kerja oleh PT TKB terbukti bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021. Perjanjian kerja melanggar unsur formil dan materiil karenatidak mencantumkan elemen penting dan tidak memberikan kompensasi lembur. Perlindungan hukum dalam UU No. 6 Tahun 2023 menegaskan pentingnya jam kerja wajar upah sesuai ketentuan dan pemenuhan hak normatif. Perjanjian kerja yang tidak sesuai dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan batal demi hukum.Hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi perusahaan untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan sesuai hukum yang berlaku sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak pekerja.
Kata Kunci Hukum Ketenagakerjaan Waktu Kerja Lembur Perlindungan Pekerja.
This study examines the validity of working hours exceeding statutory limits based on the employment agreement at PT TKB a Food and Beverage company
in Surabaya which implements a 12 hour workday or 72 hour workweek for employees in the Store Keeper position without providing overtime pay. This policy refers to the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No 102 2004 which is suspected to conflict with Law No. 6 of 2023. Based on this the research problems are first whether the determination ofworking hours by PT TKB based on the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No 102 2004 concerning Working Hours and Overtime Pay contradicts labor laws and regulations and second how legal protection is provided for PT TKB workers
under an agreement that imposes working hours beyond the statutory limit in accordance with Law No. 6 of 2023. The violation of overtime rights by PT TKB leads to injustice. Dispute resolution may be pursued through bipartite negotiations mediation and the Industrial Relations Court as regulated under
Law No. 2 of 2004. Legal enforcement is expected to protect workers rights and prevent exploitation. This study employs a normative juridical method to analyze
the validity of working hours under the employment agreement at PT TKB using statutory and conceptual approaches to assess legal conformity. Legal materials
include primary secondary and non legal sources. Data is collected through literature study and analyzed using a prescriptive method to examine the
hierarchy and harmonization of labor regulations. The findings indicate that PT TKB working hours policy contradicts the Manpower Act the Job Creation Law
and Government Regulation No. 35 of 2021. The employment agreement violates both formal and material aspects by omitting essential elements and failing to provide overtime compensation. Legal protection under Law No. 6 of 2023 emphasizes the importance of fair working hours proper wages and fulfillment of
normative rights. Any employment agreement that does not comply with these standards is considered to contradict the principle of worker protection and is null and void. The results of this study are expected to serve as a reference for companies in formulating labor policies that comply with applicable laws and
enhance worker welfare and protection.
Keywords Labor Law Working Hour Overtime Worker Protection