PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN SIDOARJO
ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT AGAINST UNLIMITED KARAOKE BUSINESS IN SIDOARJO DISTRICT
Nama : M. Dimas Satriya Mahaputra
NIM : 15040704117
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Dr. Hananto Widodo SH., MH.
Perkembangan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo saat ini telah berkembang sangat pesat, namun kenyataan dilapangan masih banyak usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo yang masih tidak mempunyai izin. Hal tersebut akan berpotensi menjadi tempat usaha karaoke yang tidak semestinya dan mengarah ke pelanggaran hukum. Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan (selanjutnya disebut Perda Kab. Sidoarjo No. 34 tahun 2017 PPIUK).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum premier dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis secara metode kualitatif adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin usaha mendirikan karaoke hambatannya terjadi dalam penanganan penegakan karaoke ini adalah kesalapahaman antara DPMPTSP Sidoarjo dan pihak Sat Pol PP untuk penegakan izin usaha karaoke tidak berizin. Hambatan hukum juga terjadi pada pemilik usaha karaoke yang mana pemilik karaoke tidak melakukan kembali pengurusan izin dikarenan belum memenuhi syarat dan ketentuan DPMPTSP Sidoarjo yang sesuai Perda Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan. Upaya mengatasi hambatan hukum Dinas Pariwisata merupakan bagian terpenting dalam memberikan rekomendasi kepala DPMPTSP namun fakta nya masih terjadi pelanggaran usaha karaoke dari segi masyarakat kurang dan upaya yustisi yang dilakukan Sat Pol PP terhadap pelanggaran usaha karaoke masih kurang tegas.
Kata Kunci : Izin. Penegakan Hukum, Karaoke.
Name : M. Dimas Satriya Mahaputra
Study Program : Law
Department : Law
Faculty : Faculty Of Social Sciences And Law
Institution : Universitas Negeri Surabaya
Advisor : Dr. Hananto Widodo SH., MH.
The development of karaoke businesses in Sidoarjo Regency is currently growing very rapidly, but the reality in the field is that there are still many karaoke businesses in Sidoarjo Regency that still do not have permits. This will have the potential to become a karaoke business that is not proper and leads to legal violations. With the discovery of a violation of the karaoke business license in Sidoarjo Regency which is not in accordance with the Sidoarjo Regency Regional Regulation No. 34 of 2017 concerning procedures for granting tourism business permits (hereinafter referred to as Perda Kab. Sidoarjo No. 34 of 2017 PPIUK).
The purpose of this study was to determine the obstacles to law enforcement for karaoke business licensing in Sidoarjo Regency and to find out how to enforce the law on karaoke business licensing regulations in Sidoarjo Regency. The type of research used is qualitative research with a sociological juridical approach. The types of legal materials consist of primary and secondary legal materials. The data collection technique in this study used data collection by means of interviews and documentation. The analysis technique using qualitative method is descriptive analysis.
The results of the study indicate that the obstacle to establishing a karaoke business permit in handling karaoke enforcement is a misunderstanding between DPMPTSP Sidoarjo and the Sat Pol PP for enforcement of an unlicensed karaoke business license. Legal barriers also occur to karaoke business owners where karaoke owners do not re-process permits because they have not fulfilled the terms and conditions of the Sidoarjo DPMPTSP in accordance with Sidoarjo Regional Regulation No. 34 of 2017 concerning procedures for granting tourism business permits. Efforts to overcome legal obstacles to the Tourism Office are the most important part in providing recommendations to the head of the DPMPTSP, but the fact is that karaoke business violations are still lacking in terms of the community and the judicial efforts made by the Sat Pol PP against karaoke business violations are still not firm.
Keywords: Permit, Law Enforcement,Karaoke