ANALISIS YURIDIS PT.NUSA KONTRUKSI ENJINERING TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI

(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)

ANALISIS YURIDIS PT.NUSA KONTRUKSI ENJINERING TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI

(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)

Korporasi merupakan gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri dan merupakan personifikasi. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Dudung Purwadi Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE)  atas proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 - 2010,  setelah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berupa kesepakatan antara proyek lain yang dipercaya. Berdasarkan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, Hakim memutus perkara tersebut dalam keputusan nomor 3/Pi.Sus-TPK/2018/PT.DKI Yang menyatakan bahwa terdakwa PT Nusa konstruksi enjiniring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim menjatuhkan pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU korupsi juncto pasal 55 ayat (1)  ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Peneliti mencoba menganalisis perbuatan Direksi PT.NKE dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korporasi dan pidana yang diputuskan oleh Hakim sudah sesuai dengan keadilan substantif di masyrakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Karena membahas tentang permasalahan yang menyangkut putusan nomor 3/ Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. sehingga Penulis memulai dari suatu peristiwa hukum yang dikaji melalui sistem norma seperti peraturan perundang-undangan asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli agar ditemukannya konstruksi hukum ataupun hubungan hukum nya dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Pada Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihubungkan dengan unsur kesalahan actus reus dan mens rea, maka pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT.NKE dalam putusan perkara nomor 3/pid.sus-tpk/2018/pt.dki telah terpenuhi. Dalam hal ini penulis berpendapat, semestinya hakim terlebih dulu mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan Legal Pluralisme dengan memperhatikan state law, living law dan natural law secara simultan.

Corporation is a combination of people who in legal relationships act together as separate legal subjects and are personifications. The corruption case committed by Dudung Purwadi, the President Director of PT Duta Graha Indah (DGI), which has changed its name to PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) for the project to procure educational facilities and infrastructure for infectious diseases and tourism at Udayana University Fiscal Year 2009 - 2010, after committing corruption together and continuing in the form of an agreement between other trusted projects. Based on the criminal act of corruption committed by the defendant, the Judge ruled on the case in decision number 3/Pi.Sus-TPK/2018/PT.DKI which stated that the defendant PT Nusa Konstruksi Engineering has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption together. the same and continues. The judge handed down Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of the Corruption Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Researchers try to analyze the actions of the Directors of PT.NKE in Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI can be classified as a corporate crime and the crime decided by the judge is in accordance with substantive justice in society. This study uses a normative juridical research type, because it discusses issues related to decision number 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. so that the author starts from a legal event that is studied through a system of norms such as legislation, legal principles and legal doctrines taught by experts so that legal constructions or legal relationships are found with the aim of answering legal problems that occur. In Article 20 paragraph (2) of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and related to the elements of actus reus and mens rea errors, the corporate criminal responsibility for PT.NKE in the case decision number 3/pid.sus-tpk/2018/pt.dki has been fulfilled . In this case, the author is of the opinion that the judge should first prioritize the choice of substantive justice, which is in accordance with the conscience and sense of justice of the community. Substantive justice in the enforcement of criminal law in court, can only be presented through a Legal Pluralism approach by taking into account state law, living law and natural law simultaneously.