Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terkait Tumpang Tindih Kewenangan BPN Yogyakarta dan Keraton Dalam Dua Prinsip Hukum Pada Sistem Pengelolaan Tanah Setelah Berlakunya UU No. 13 Tahun 2012 dari Perspektif Hukum Nasional” ini berisi 2 buah rumusan masalah yaitu : Apakah hubungan kelembagaan antara BPN dan Keraton Yogyakarta mengacu pada kewenangan dalam pengelolaan pertanahan sudah sesuai dengan Konstitusi Hukum Nasional berdasarkan pada UUPA khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Apa akibat hukum bagi masyarakat DIY dalam Pendaftaran Tanah yang mengalami dua prinsip Hukum Pertanahan setelah berlakunya UUPA dan UU No. 13 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis bagaimana hubungan kelembagaan serta kewenangan BPN dan Keraton dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk menganalisis apa akibat hukum bagi masyarakat DIY dalam pendaftaran tanah yang mengalami dua prinsip hukum pada kewenangan setelah berlakunya UUPA dan UU No. 13 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu kajian Normatif Yuridis, dimana analisis kajian dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan secara Historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPN dilibatkan dalam Proses Pemanfaatan dan Pengelolaan yang bertugas memverifikasi hasil identifikasi dan inventarisasi dari pihak Keraton hingga terbitnya Hak Milik. Kedua, adanya kekaburan Norma dalam status kepemilikan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang disebabkan adanya Eksistensi “Hak asal usul dan Hak Milik” guna terciptanya kepastian hukum.

Kata Kunci : Keistimewaan, Tanah Kadipaten dan Kasultanan, Status Hak milik, Kepastian Hukum

Research with the title "Juridical Analysis Regarding the Overlapping Authority of BPN Yogyakarta and the Palace in Two Legal Principles in the Land Management System After Law No. 13 of 2012 from a National Legal Perspective "contains 2 formulations of the problem, namely: Does the institutional relationship between the BPN and the Yogyakarta Palace refer to the authority in land management in accordance with the National Law Constitution based on the UUPA, especially in the Special Region of Yogyakarta and What are the legal consequences for the community DIY in Land Registration which experienced two principles of Land Law after the enactment of UUPA and UU no. 13 of 2012. This study aims to find out and analyze how the institutional relationship and authority of the National Land Agency and the Palace in the Management and Utilization of land in the Special Region of Yogyakarta, then the next objective is to analyze what the legal consequences are for the people of DIY in registering lands that experience two legal principles in authority after the enactment of UUPA and Law no. 13 of 2012. The research method used in this study is a Normative Juridical study, in which the analysis of the study is carried out using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The results of this study indicate that the National Land Agency is involved in the Utilization and Management Process which is tasked with verifying the identification and inventory results from the Palace until the issuance of Property Rights. Second, there is a blurring of Norms in the ownership status of the Sultanate and the Duchy of land due to the existence of "origin rights and ownership rights" in order to create legal certainty.

Keywords : Privileges, Duchy Land and the Sultanate, Status of Property Rights, Legal Certainty.