ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 981 K/Pdt/2020 TENTANG GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HONORARIUM SUCCES FEE

LEGAL ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 981 K/Pdt/2020 CONCERNING BREACH OF PERFORMANCE LAWSUIT AGAINST THE SUCCESS FEE HONORARIUM AGREEMENT

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang sah, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkepentingan untuk menjalankan suatu hubungan perikatan yang berlaku sebagai hukum. Secara umum perjajian yang dibuat secara sah, mengacu pada ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Salah satu ketentuan yang berlaku dalam suatu perikatan adalah kesepakatan harus dihasilkan dari kehendak yang bebas dan tanpa paksaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganlisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 668/Pdt.G/2018/PT.Sby dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 981 K/Pdt/2020 terkait wanprestasi yang berimplikasi pada keabsahan perjanjian jual beli tanah yang berada dalam sengketa.Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, berdasarkan metode tersebut ditemukan suatu kesimpulan bahwa, suatu perjanjian jual beli yang melibatkan objek dalam sengketa melanggar syarat materiil karena tidak sesuai dengan asas good faith atau itikat baik

An agreement is a legally valid act conducted by two or more parties with the intention of establishing a binding relationship that functions as law. Generally, agreements made legally refer to the provisions and requirements set forth in the Indonesian Civil Code. One of the conditions for a valid binding agreement is that the consent must result from free will and without coercion.The objective of this research is to analyze the basis for the judicial considerations in the Surabaya High Court Decision No. 668/Pdt.G/2018/PT.Sby and the Supreme Court Decision No. 981 K/Pdt/2020 concerning breach of contract (wanprestasi) and its implications for the validity of a land sale and purchase agreement that is in dispute. As normative legal research, this study employs a statute approach and a conceptual approach, utilizing primary and secondary legal materials. The research adopts a library research method and employs a qualitative descriptive analysis technique. Based on these methods, the research concludes that a sale and purchase agreement involving a disputed object violates material requirements because it does not align with the principle of good faith.