Perlindungan Hukum Masyarakat Sebagai  Pemohon Hak Atas Tanah Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional 

Legal Protection of the Community as a Rights Petitioner for the Cancellation of Granting of State Land Rights by the National Land Agency

Tanah sangat berarti untuk kehidupan manusia di bumi ini. Tanah dibutuhkan manusia sebagai tempat tinggal, sumber mata pencaharian, dan juga untuk peristirahatan terakhir. Berdasarkan perkembangan jaman, bertambahnya manusia atau jumlah penduduk menyebabkan semakin sempitnya pertanahan di bumi ini. Berdasarkan pada Pasal 33 (ayat 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa (Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat) Bunyi pada pasal tersebut menggambarkan bahwa segala jenis atau bentuk sumber daya yang ada harus dikuasai oleh negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat di indonesia. Dibalik fungsi tanah yang berarti bagi manusia banyak menimbulkan konflik-konflik di Negara Republik Indonesia ini yang berhubungan dengan tanah, terkusus mengenai hak atas tanah negara. Kegunaan penulisan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat dan masukan untuk badan pemerintahan terkusus Badan Pertanahan Nasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normative tetapi juga melakukan penelitian di lapangan untuk menambah informasi mengenai konflik sengketa yang ada di Wonokusumo Surabaya. Penulis menitikberatkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Historis dengan bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum primer sekunder berupa buku pendapat para ahli, tesis, dan jurnal jurnal yang berhubungan dengan konflik yang dianalisis. jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai macam aspek, yaitu aspek teori, aspek sejarah, aspek filosofi, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum, konsistensi, kemudian pasal demi pasal. Hasil analisa penulis menunjukan bahwa prosedur yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Surabaya II pada sengketa ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pihak Warga Wonokusumo harus menyelesaikan konflik sengketa ini dengan cara penyelesaian litiasi agar mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci : Tanah, Hak Atas Tanah, Tanah Negara, Perlindungan Hukum.

Land is very meaningful to human life on this earth. Land is needed by humans as a place yo live, a source of livehood, and also for final rest. Based on the development of time, the increase in humans or the number of inhabitants cause the narrowing of land on this earth. Based on article 33 (paragraph 3) of the Republic of Indonesia, that (Earth and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for thw greatest prosperity of the people). Or the form of existing resources that must be controlled by the state must provide benefits to the people of Indonesia. Behind the function of land which is meaningful to humans, there are many conflicts in the Republic of Indonesia relating to land, especially regarding the rights to state land. Theoretically, the usefulness of writing this research is expected to be of benefit to society and input for government agencies especially the National Land Agency. This writing uses a normative research method but also conducts research in the field to add information about the existing dispute conflicts in Wonokusumo Surabaya. The author focuses on Government Regulation No. 24 of 1997 Concerning Land Registration ana Ministerial Regulation No. 9 of 1999 Concerning Procedures for Granting and Cancellation of Right tp State ;and and Management Rights. This study uses a statutory approachand a historical approach and a historical approach with primary legal materials : in the form of statutory regulations and secondary primary legal materials in the form of expert opinion books, theses, and conflict-related journals that are analyzed. This type of research uses a type of normative legal researcg which examines written law from various aspects, namely theoretical aspects, historical aspects, philosophical aspects, structure and composition scope and material, general explanation, consistency, then chapter by chapter.  The result of author’s analysys show that the procedures used by the Surabaya II National Land Agency in this dispute are not in accordance with the applicable regulations and the residents of Wonokusumo must resolve these disputes by way of lititation settlement in order to get legal protection.

Keywords : Land, Land Rights, State Land, Legal Protection.