IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA 

(STUDI PADA BANGUNAN BEKAS PENJARA KOBLEN MENJADI PASAR BUAH DI KOTA SURABAYA)

IMPLEMENTATION OF POLICY CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE BUILDING
(STUDY ON THE FORMER KOBLEN PRISON BUILDING INTO A FRUIT MARKET IN SURABAYA CITY)

Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya beserta jajarannya berupaya melestarikan Cagar Budaya di Surabaya melalui Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya. Namun, implementasi kebijakan pelestarian Cagar Budaya pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Surabaya memiliki permasalahan karena bangunan yang seharusnya dilestarikan justru dijadikan “pasar”, yang notabene terkesan kumuh dan bau. Secara hukum telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, sehingga perlu ditindak lanjut agar tidak ada pembiaran pelanggaran aturan di tempat lain. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen menjadi Pasar Buah di Kota Surabaya). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi mewawancarai Disbudpar Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen di Surabaya berjalan dengan baik prosedurrnya, tetapi memiliki hambatan sehingga pelestarian tersebut belum terlaksana secara optimal. Adapun beberapa kendala terbesar dalam pelestarian ini yaitu Tim Cagar Budaya yang kurang kompeten dalam memberikan rekomendasi perizinan Cagar Budaya dan kurangnya anggaran biaya pelestarian. Saran yang diberikan yaitu dengan meningkatkan kompetensi Tim Cagar Budaya berdasarkan prinsip good governance guna tidak ada pelanggaran kebijakan pelestarian bangunan Cagar Budaya, Pemerintah Kota memberikan fasilitas yang memadai untuk kompensasi kepada pengelola untuk merawat bangunan Cagar Budaya, memperketat pengontrolan rutin bangunan Cagar Budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bangunan Cagar Budaya, Bekas Penjara Koblen.

The Surabaya City Government, especially the Surabaya Culture and Tourism Office (Disbudpar) and its staff are trying to preserve the Cultural Heritage in Surabaya through the Cultural Heritage Policy. However in fact, the implementation of the cultural heritage policy on the former Koblen Prison building in Surabaya has problems because the buildings that should be preserved are turned into “markets”, which in fact looks dirty and smells. Legally, it has violated Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and Regional Regulation of Surabaya Number 5 of 2005 concerning Preservation of Buildings and/or Environmental Cultural Heritage, so that further action needs to be taken so that there is no omission of violations of the rules in place. other. The purpose of this research is to describe the implementation of cultural heritage policy (study on the former Koblen prison building to become a market in the city of Surabaya). The research method uses a qualitative approach with descriptive methods and data collection techniques through observations and interviews with the Surabaya Disbudpar and the Surabaya Regional House of Representatives. The results showed that the implementation of the cultural heritage preservation policy in the former Koblen prison building in Surabaya was running well, but had obstacles so that the preservation had not been carried out optimally. Some of the biggest obstacles in this preservation are the Cultural Conservation Team which is incompetent in providing recommendations for cultural heritage licensing and the lack of a budget for preservation costs. The advice given is to increase the competence of the Cultural Heritage Team based on the principle of good governance so that there is no violation of the policy on the preservation of cultural heritage buildings, the City Government provides adequate facilities for compensation to managers for maintaining cultural heritage buildings, tightening routine control of cultural heritage buildings and increasing public awareness with socialization.

Keyword: Policy Implementation, Reservation Building, Former Koblen Prison.