Situs Calon Arang merupakan salah satu warisan budaya berupa situs yang terletak di Desa Sukorejo, Gurah, Kediri. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993, Situs Calon Arang telah ditetapkan sebagai cagar budaya secara lisan. Penetapan secara lisan tersebut telah sesuai dengan pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993, tanpa adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Namun, Pemerintah Indonesia mencabut dan mengganti UU Nomor 5 Tahun 1992 dengan UU Nomor 11 Tahun 2010. Keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2010 tersebut membuat status cagar budaya pada Situs Calon Arang kembali dipertanyakan keabsahannya. UU Nomor 11 Tahun 2010 mengatur bahwa penetapan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya.
Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang keabsahan PP Nomor 10 Tahun 1993 sebagai dasar hukum penetapan cagar budaya dari Situs Calon Arang dan kelayakan Situs Calon Arang untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Teknik pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa PP Nomor 10 Tahun 1993 sebagai dasar hukum penetapan cagar budaya dinyatakan tidak absah, dikarenakan dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur bahwa penetapan cagar budaya terhadap suatu warisan budaya merupakan kewenangan dari Bupati/Walikota dan penetapan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Sebagaimana tercantum dalam asas preferensi yaitu Asas Lex Superiori Derogate Lege Inferiori. Sedangkan Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, karena telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai situs cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2010.
Kata Kunci: Situs Calon Arang, Cagar Budaya, Keabsahan, PP Nomor 10 Tahun 1993, UU Nomor 11 Tahun 2010.
Calon Arang site is one of the cultural heritages in the form of a site located in Sukorejo Village, Gurah, Kediri. Based on Law Number 5 Year 1992 and Government Regulation Number 10 Year 1993, the Calon Arang Site has been designated as a cultural preserve orally. The oral stipulation is in accordance with the regulations in Law Number 5 Year 1992 and Government Regulation Number 10 Year 1993, without the Decree of stipulating cultural preservation. However, the Indonesian Government revoked and replaced Law Number 5 Year 1992 with Law Number 11 of 2010. The enactment of Law Number 11 Year 2010 made the status of cultural heritage on the Calon Arang Site its validity again questionable. Law No. 11 of 2010 stipulates that the stipulation of cultural heritage is marked by the existence of a Decree to determine cultural heritage.
The research objective was to analyze the validity of PP No. 10 of 1993 as the legal basis for establishing cultural heritage from the Calon Arang Site and the feasibility of the Calon Arang Site to be designated as cultural heritage based on Law No. 11 of 2010. The research method was normative juridical. The approach technique in this study uses a legal approach and conceptual approach. Legal material analysis techniques use prescriptive techniques.
The research results showed that PP No. 10 of 1993 as the legal basis for establishing cultural heritage was declared invalid, due to the enactment of Law No. 11 of 2010 which stipulates that the establishment of cultural heritage for a cultural heritage is the authority of the Regent / Mayor and the establishment of cultural heritage is characterized by Decree for establishing cultural heritage. As stated in the preference principle, Lex Superiori Derogate Lege Inferiori Principle. Whereas the Calon Arang site is a worthy cultural heritage to be designated as a cultural preserve based on Law Number 11 of 2010, because it has met the criteria to be designated as a cultural heritage site as stipulated in Article 9 and Article 11 of Law Number 11 of 2010.
Keywords: Calon Arang Site, Cultural Heritage, Validity, Government Regulation Number 10 of 1993, Law Number 11 of 2010.