ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 10/PDT.G/2019/PN.DPS TENTANG HUTANG PIUTANG YANG DIBUAT DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

JURIDICAL ANALYSIS OF DENPASAR STATE COURT JUDGE'S RULING NUMBER 10/PDT.G/2019/PN.DPS CONCERNING PAYABLES AND RECEIVABLES MADE BY SALE AND PURCHASE AGREEMENTS

Perjanjian hutang piutang yang sifatnya sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian tambahan, yakni perjanjian hak tanggungan dimana barang yang dijaminkan merupakan barang tidak bergerak milik debitur. Pada realitanya, masih terdapat perkara yang berhubungan dengan perjanjian hutang piutang dimana tidak dibuatkan perjanjian hak tanggungan sebagai jaminannya, melainkan kreditur memberikan syarat akan meminjamkan dana kepada debitur asal dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, seperti salah satunya yang telah diputus di Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Dps. Putusan ini merupakan perkara yang terjadi antara Ni Made Krisnawati (Penggugat) melawan Ir. Johadi Akman (Tergugat II) dan I Putu Hamirtha, S.H. (Tergugat II). Penggugat mengaku bahwa ia memiliki hutang kepada Bank Indosurya Finance sehingga demi melunasi hutangnya Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I sebesar 17 Milyar dengan syarat dibuatkan PPJB karena Tergugat I bertindak sebagai kreditur perorangan. Kemudian, Penggugat juga melakukan penambahan hutang sebesar 10 Milyar kepada Tergugat I sehingga perjanjian yang lama dibatalkan dan dibuatkan perjanjian baru, seperti Akta Jual Beli No. 21, Akta Kuasa Menjual No. 22 dan Akta Pengosongan No. 23. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana akta-akta tersebut dibuat tidak berdasarkan hubungan hukum yang sebenarnya, yakni hutang piutang. Di sisi lain, Tergugat I mengajukan rekonvensi yang menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, Majelis Hakim kurang memperluas dasar pertimbangannya dalam hal pemenuhan unsur-unsur wanprestasi atas perbuatan Penggugat sehingga berdampak pada putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim (ratio decidendi) serta akibat hukum bagi para pihak atas tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Dps. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis kekaburan norma pada Pasal 1243 KUHPer tentang wanprestasi. Dengan demikian, diketahui bahwa Penggugat tidak segera melakukan pengosongan terhadap tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek jual beli sehingga memenuhi semua unsur-unsur wanprestasi. Selain itu, tuntutan Tergugat I supaya Penggugat mengganti kerugian secara materiil dan immateriil ditolak oleh hakim karena tidak sesuai dengan jenis gugatan yang diajukannya. Hal ini membawa akibat hukum bagi Penggugat selaku pihak yang kalah hanya dihukum untuk membayar biaya perkara saja di persidangan.

Kata Kunci: Perjanjian, Hutang Piutang, Hak Tanggungan

Debt and credit agreements that are principal agreements are usually followed by an additional agreement, namely a mortgage agreement where the pledged goods are immovable property owned by the debtor. In reality, there are still cases related to debt and credit agreements where a mortgage agreement is not made as collateral, but the creditor provides a condition that he will lend funds to the debtor as long as the signing of a Sale and Purchase Binding Agreement, such as one of them that has been decided in Denpasar District Court Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN.Dps. This decision is a case that occurred between Ni Made Krisnawati (Plaintiff) against Ir. Johadi Akman (Defendant II) and I Putu Hamirtha, S.H. (Defendant II). Plaintiff claimed that she had a debt to Bank Indosurya Finance so to pay off her debt Plaintiff borrowed money from Defendant I amounting to 17 billion on the condition that a PPJB was made because Defendant I was acting as an individual creditor. Then, Plaintiff also made an additional debt of 10 billion to Defendant I so that the old agreement was canceled and a new agreement was made, such as Deed of Sale and Purchase No. 21, Deed of Power of Sale No. 22 and Deed of Vacation No. 23. Therefore, the Plaintiff claimed that Defendant I and Defendant II had committed an unlawful act where the deeds were not made based on an actual legal relationship, namely debt and credit. On the other hand, Defendant I filed a counterclaim stating that Plaintiff had committed a default. Therefore, the Panel of Judges did not expand the basis for its consideration in terms of the fulfillment of the elements of default on the Plaintiff's actions so that it had an impact on the decision. This study aims to determine and analyze the basis of the judge's consideration (ratio decidendi) and the legal consequences for the parties of the follow-up to the Denpasar District Court Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN.Dps. This research method uses normative legal methods by analyzing the vagueness of norms in Article 1243 of the Civil Code regarding default. Thus, it is known that the Plaintiff did not immediately vacate the land and/or building that was the object of the sale and purchase so that it fulfills all the elements of default. In addition, Defendant I's demand that Plaintiff compensate material and immaterial losses was rejected by the judge because it was not by the type of lawsuit filed. This has legal consequences for the Plaintiff as the losing party who is only punished to pay court costs at trial.

Keywords: Agreement, Debts, Mortgage Rights