Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir dan Genangan Melalui Rumah Pompa Pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya

Implementation of the Flood and Inundation Control Policy Through the Pump House at the Water Resources and Highways Agency of Surabaya City

Nama Penulis : Bethania Anindhita Putri Wahyudi

Judul : Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir dan Genangan Melalui Rumah Pompa Pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya

Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

Nama Kota : Surabaya

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tahun : 2026

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengendalian banjir dan genangan melalui Rumah Pompa Ketintang oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. Banjir dan genangan masih menjadi permasalahan di Surabaya Selatan, khususnya Ketintang, akibat topografi yang relatif datar, tingginya curah hujan, dan kapasitas drainase yang terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan model George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan staf DSDABM, operator Rumah Pompa Ketintang, dan masyarakat sekitar, serta didukung observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Pada aspek komunikasi, koordinasi antara DSDABM, BMKG, koordinator rayon, dan operator berlangsung efektif, meskipun penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, sarana operasional dinilai memadai, namun masih terdapat keterbatasan anggaran, personel, dan beberapa fasilitas pendukung. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen dan responsivitas tinggi dalam menangani peningkatan debit air. Sementara itu, struktur birokrasi didukung sistem koordinasi berbasis rayon dan SOP yang jelas, meskipun Peraturan Daerah tentang pengendalian banjir masih dalam proses sehingga pelaksanaan kebijakan mengacu pada SDMP, Peraturan Wali Kota, dan ketentuan teknis DSDABM. Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik sesuai indikator Edward III, tetapi masih memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya,penyempurnaan sarana pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengendalian banjir, Rumah Pompa Ketintang, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Author: Bethania Anindhita Putri Wahyudi

Title: Implementation of the Flood and Inundation Control Policy Through the Pump House at the Water Resources and Highways Agency of Surabaya City

Type of Final Project: Undergraduate Thesis

City: Surabaya

Faculty: Faculty of Social and Political Sciences

Year: 2026

This study examines the implementation of the flood and inundation control policy through the Ketintang Pump House by the Water Resources and Highways Agency (DSDABM) of Surabaya City. Flooding and inundation remain significant issues in South Surabaya, particularly in the Ketintang area, due to its relatively flat topography, high rainfall intensity, and limited drainage capacity. This study aims to analyze the implementation of the policy based on George C. Edward III’s policy implementation model, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with DSDABM staff, Ketintang Pump House operators, and local residents, supported by observation and documentation. Data were analyzed using the interactive analysis technique developed by Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the implementation of the policy has been carried out relatively well. In terms of communication, coordination among DSDABM, the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG), regional coordinators, and pump house operators has been effective, although the dissemination of information to the public still requires improvement. Regarding resources, operational facilities are considered adequate; however, limitations remain in terms of budget, personnel, and several supporting facilities. In terms of disposition, the implementers demonstrate strong commitment and responsiveness in addressing increasing water discharge. Meanwhile, the bureaucratic structure is supported by a rayon-based coordination system and clear Standard Operating Procedures (SOPs). Nevertheless, the Regional Regulation on flood control is still under development; therefore, policy implementation currently refers to the Stormwater Drainage Master Plan (SDMP), the Mayor Regulation, and the technical guidelines of DSDABM. It can be concluded that the implementation of the flood and inundation control policy has generally been carried out effectively in accordance with Edward III’s indicators. However, further improvements are needed in strengthening the regulatory framework, enhancing resource capacity, improving supporting facilities, and increasing public participation in maintaining the cleanliness of the drainage system.

Keywords: policy implementation, flood control, Ketintang Pump House, Water Resources and Highways Agency.