ABSTRAK
Penerbitan Peraturan Prsiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres 20) telah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, sebagai aturan pelaksana UndangUndang Ketenagakerjaan. Perbedaan ketentuan mengenai dalam Perpres 20 dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana dalam Perpres 20 ketentuan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pemberi kerja tenaga kerja asing dihapuskan sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diwajibkan memiliki IMTA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghapusan IMTA dalam Perpres 20 apakah telah sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan serta upaya hukum tenaga kerja Indonesia terhadap ketentuan penghapusan IMTA dalam Perpres tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena membahas mengenai norma peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari dan mencatat literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pertentangan norma antara Pasal 9 Perpres 20 dengan Pasal 43 Ayat (1) juncto Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 9 Perpres 20 menyebutkan bahwa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sedangkan dalam pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Ketengakerjaan beserta penjelasannya menegaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja bagi tenaga kerja asing. Pertentangan norma tersebut diselesaikan dengan Asas Preferensi Lex Superiori derogat legi Inferiori , maka Pasal 43 Ayat (1) juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan mengesampingkan Pasal 9 Perpres 20. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemberlakuan Pasal 9 Perpres 20 adalah dengan mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Agung. Permohonan uji materi didasarkan pada tenaga kerja Indonesia yang merasa dirugikan dengan adanya Perpres 20 karena dianggap memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing di Indonesia.
Kata Kunci : tenaga kerja asing, RPTKA, IMTA, uji materi
ABSTRACT
The issuance of Presidential Regulation Number 20 Year 2018 concerning the Use of Foreign Workers (Perpres 20) has replaced Presidential Regulation Number 72 of 2014 concerning the Use of Foreign Workers and the Implementation of Companion Workers Education and Training, as implementing regulations for the Manpower Act. The difference in the provisions regarding Perpres 20 with the Manpower Act, in which in the Presidential Regulation 20 the provisions of the Permit to Employ Foreign Workers (IMTA) for employers of foreign workers are abolished while in the Manpower Act are required to have IMTA. This study aims to analyze the elimination of IMTA in Perpres 20 whether it is in accordance with the Manpower Act and the Indonesian legal work against the provisions for the elimination of IMTA in the Perpres. This study uses a normative research method because it discusses the norms of legislation. The research approach uses a legislative approach and a conceptual approach. This research was conducted by library research by reading, studying and recording the literature related to this problem. The results of the study and discussion show that there is a clash of norms between Article 9 of Presidential Regulation 20 with Article 43 Paragraph (1) in conjunction with Article 42 Paragraph (1) of the Manpower Act. In Article 9 of Presidential Regulation 20 states that the ratification of the Plan for the Use of Foreign Workers (RPTKA) is a permit to employ foreign workers, while in article 43 Paragraph (1) of the Employment Act along with an explanation emphasizes that the RPTKA is a requirement to obtain work permits for foreign workers . The clash of norms is resolved by the Principle of Preference of Lex Superiori derogat legion Inferiori, then Article 43 Paragraph (1) junctions of Article 42 Paragraph (1) Labor Law overrides Article 9 of Perpres 20. Legal remedies that can be applied to the enactment of Article 9 of Perpres 20 are submit a request for judicial review to the Supreme Court. Requests for judicial review are based on Indonesian workers who feel disadvantaged by the existence of Presidential Regulation 20 because they are considered to provide convenience for foreign workers in Indonesia.
Keywords: foreign labor, RPTKA, IMTA, material test